EKSISTENSI TANAH HAK PENGELOLAAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA YANG DIMASUKKAN KEDALAM MODAL PERUSAHAAN DAERAH

• Main Author: DINA ANGGRAENI, 030510595 N
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: Indonesian; Indonesian
• Published: 2009
• Subjects: HD101-1395.5 Land use Land tenure; JS Local government Municipal government; K4650-4675 State and local finance
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/38236/1/gdlhub-gdl-s3-2010-anggraenid-11207-tmk710-k.pdf; http://repository.unair.ac.id/38236/2/gdlhub-gdl-s3-2010-anggraenid-10460-tmk7109.pdf; http://repository.unair.ac.id/38236/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Hak pengelolaan tidak dapat digolongkan sebagai hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 53 UUPA. Beberapa peraturan berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Agraria, telah menempatkan hak pengelolaan sebagai hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya. Tanah hak pengelolaan yang dikuasai oleh Pemkot Surabaya dapat dijadikan objek penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah, karena Perusahaan Daerah merupakan salah satu subjek pemegang hak pengelolaan. Tanah hak pengelolaan yang dijadikan modal tersebut merupakan barang milik daerah yang dipisahkan, sehingga akan mengakibatkan hapusnya tanah hak pengelolaan dari neraca Pemkot Surabaya dan berubah menjadi aset Perusahaan Daerah. Penyertaan modal berupa tanah hak pengelolaan yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya kepada Perusahaan Daerah harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari DPRD, kemudian dilakukan penghapusan atas tanah tersebut dari daftar inventaris barang milik daerah. Selain itu dibuatlah Peraturan Daerah tentang penyertaan modal sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007. Setelah Peraturan Daerah tersebut ditetapkan, selanjutnya dilakukan penyerahan terhadap tanah tersebut dengan Berita Acara Serah Terima kepada Perusahaan Daerah.