PENYIMPANGAN NORMA HUKUM KETENTUAN OUTSOURCING DALAM HUBUNGAN KERJA

• Main Author: YUNIAR WINDA LESTARI, 030810696M
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: Indonesian; Indonesian
• Published: 2010
• Subjects: KB1270-1278 Labor laws and legislation
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/38363/1/gdlhub-gdl-s3-2011-lestariyun-14513-thb121-k.pdf; http://repository.unair.ac.id/38363/2/gdlhub-gdl-s3-2011-lestariyun-12180-thb1210.pdf; http://repository.unair.ac.id/38363/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Outsourcing telah hadir sebagai salah satu solusi bagi perusahaan-perusahaan yang ingin lebih fokus pada proses produksi utamanya (core business). Namun kegiatan outsourcing hanya terbatas pada kegiatan jasa penunjang perusahaan, bukan kegiatan pokok suatu perusahaan. Namun dengan semakin kompleksnya kebutuhan perusahaan dalam memasuki era globalisasi saat ini, banyak perusahaan yang menggunakan jasa outsourcing untuk memenuhi posisi atau jabatan-jabatan yang terkait dengan kegiatan pokok perusahaan secara langsung. Salah satu contohnya adalah pada perusahaan perbankan, yang menggunakan jasa outsourcing untuk memenuhi posisi sebagai teller, administrasi kredit, account officer, dan funding officer. Hadirnya outsourcing ini memang membawa angin segar bagi para pengangguran, sebab lapangan kerja yang ada di Indonesia semakin luas, namun dalam prakteknya perjanjian yang berlangsung antara ketiga pihak ini telah melanggar ketentuan perundang-undangan. Tujuan penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis dalam konstruksi hukum terhadap suatu pekerjaan yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan atau jasa penunjang yang dapat dioutsourcingkan dalam suatu perusahaan. Kemudian untuk mengetahui upaya-upaya hukum apa saja yang dapat ditempuh oleh pekerja outsourcing terhadap pelanggaran ketentuan outsourcing. Metode yang digunakan adalah Metode Yuridis Normatif, yakni dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menentukan kebenaran secara yuridis mengenai ketentuan outsourcing yang kemudian menghubungkan dengan penerapannya dalam praktik dunia outsourcing. Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), yakni dengan melakukan pencarian jawaban atas rumusan masalah dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang relevan. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan telah diatur mengenai sifat dan jenis pekerjaan seperti apa yang dapat dioutsourcingkan. Dalam prakteknya banyak perusahaan yang menggunakan jasa outsourcing untuk pekerjaan yang berkaitan langsung dengan proses produksi. Hal ini jelas telah menyimpangi norma hukum ketenagakerjaan yang telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain itu pekerja outsourcing dapat mengupayakan beberapa upaya hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan mengenai ketentuan jenis dan sifat pekerjaan yang dapat dioutsourcingkan melalui Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di luar pengadilan dan melalui Pengadilan Hubungan Industrial.