PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU KECELAKAAN LAUT

• Main Author: NITA NOOR EKAWATI, 031141054
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: Indonesian; Indonesian
• Published: 2012
• Subjects: DU Oceania (South Seas); HV6251-6773.55 Crimes and offenses; HV675-677 Accidents. Prevention of accidents
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/38503/2/gdlhub-gdl-s2-2014-ekawatinit-29696-6.abstr-k.pdf; http://repository.unair.ac.id/38503/1/gdlhub-gdl-s2-2014-ekawatinit-29696-full%20text.pdf; http://repository.unair.ac.id/38503/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Kecelakaan kapal laut di perairan Indonesia sering terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor. Penyebabnya bisa terjadi akibat ulah manusia dan bisa juga dari faktor alam. Yang dimaksud dengan ulah manusia disini adalah pihak pengangkut yaitu nahkoda beserta anak buah kapal. Selain itu, adapun pejabat pelabuhan yang ikut andil dalam kasus kecelakaan kapal. Pejabat itu biasa disebut juga dengan syahbandar. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak pengangkut ini antara lain; melakukan kegiatan pelayaran tanpa memenuhi standar keselamatan kapal dan keamanan pelayaran sehingga menimbulkan kecelakaan kapal akibat kerusakan mesin kapal dan mesin kapal tidak berfungsi dengan baik. Sedangkan perbuatan melawan hukum yang terjadi di lingkungan pelabuhan ini yaitu tidak dipenuhinya prosedur administrasi pelabuhan oleh kedua pihak ini adalah adanya tindak pidana pemalsuan Surat Persetujuan Berlayar yang diberikan oleh Syahbandar kepada Nahkoda. Ketentuan hukum yang dapat diterapkan dalam kasus kecelakaan kapal ini harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan kasus kecelakaan tersebut yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang tentang Pelayaran. Dalam kasus kecelakaan kapal laut di perairan Indonesia ini selalu ditemukan unsur-unsur kealpaan dan kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku. Sanksi yang akan diberikan kepada pelaku tindak pidana ini harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kasus kecelakaan kapal tersebut. Ketentuan peraturan perundang-undangan itu dapat diterapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang tentang Pelayaran. Untuk menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap kasus kecelakaan kapal laut ini, aparat hukum mencari unsur-unsur kesalahan dari beberapa pihak dalam kasus kecelakaan itu, kemudian dirujuk kepada asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Hal ini bertujuan agar tidak ada kekeliruan dalam menjatuhkan sanksi hukuman kepada pihak-pihak yang bersangkutan.