PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARTAI POLITIK YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

• Main Author: BAYU AKBAR SULAIMAN, 031214153017
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: Indonesian; Indonesian
• Published: 2013
• Subjects: HG201-1496 Money; HV6251-6773.55 Crimes and offenses; JF Political institutions (General)
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/38504/1/gdlhub-gdl-s2-2014-sulaimanba-29697-6.abstr-k.pdf; http://repository.unair.ac.id/38504/2/gdlhub-gdl-s2-2014-sulaimanba-29697-full%20text.pdf; http://repository.unair.ac.id/38504/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Partai politik merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem politik demokrasi. Oleh karena itu, mendirikan dan menjadi anggota partai politik adalah hak asasi bagi setiap orang yang juga dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Partai politik digunakan sebagai kendaraan bagi pengurus partai menuju puncak kekuasaan, yang kadang-kadang partai politik lupa akan fungsinya sebagai pilar utama demokrasi. Ambisi merengkuh kekuasaan semata dengan segala daya upaya membuat partai politik membutuhkan dana yang tidak sedikit dan bahkan dapat pula berasal dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Penyimpangan-penyimpangan yang melibatkan anggota-anggota partai politik khususnya terkait tindak pidana korupsi, menjadi titik puncak kekecewaan konstituen mereka. Perkembangannya, hasil tindak pidana korupsi tersebut juga digunakan sebagai sumbangan terhadap partai politik untuk membiayai kegiatan-kegiatan partai politik yang bersangkutan. Hal ini menyebabkan partai politik dapat terseret ke dalam pusaran pencucian uang, baik sebagai pelaku aktif maupun sebagai pelaku pasif tindak pidana pencucian uang. Indikasi tersebut dapat terlihat jelas dari beberapa kasus-kasus korupsi yang belakangan mengungkapkan fakta-fakta keterlibatan partai politik di dalamnya. Pertanggungjawaban pidana partai politik sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang, disertai dengan ancaman sanksi pidana berupa pembekuan hingga pembubaran. Pemidanaan terhadap partai politik tidak dapat terelakkan manakala partai politik terbukti terlibat dalam pencucian uang.