PEMBERESAN HARTA PAILIT YANG TIDAK CUKUP DALAM HAL TERDAPAT KONFLIK KEPENTINGAN ANTARA BURUH DAN KREDITOR SEPARATIS

• Main Author: DWI MAULIDIA KUSUMAWATI, 031141055
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: Indonesian; Indonesian
• Published: 2013
• Subjects: HG3691-3769 Credit. Debt. Loans; K1701-1841 Labor law; K7510-7512 Insolvency and bankruptcy. Creditors' rights
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/38561/2/gdlhub-gdl-s2-2014-kusumawati-30068-7.abstr-i.pdf; http://repository.unair.ac.id/38561/1/gdlhub-gdl-s2-2014-kusumawati-30068-full%20text.pdf; http://repository.unair.ac.id/38561/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Adanya putusan pernyataan pailit, memberikan akibat-akibat hukum kepailitan salah satunya yaitu debitor kehilangan wewenang dalam harta kekayaan. Terhadap harta kekayaan debitor setelah adanya putusan pernyataan pailit, yang berwenang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit adalah kurator yang diawasi oleh Hakim Pengawas. Dalam tahap pemberesan harta pailit pada umumnya terdapat konflik antara para kreditor untuk mendapatkan bagian dari harta pailit debitor yang menjadi haknya, seperti kreditor separatis dan buruh sebagai kreditor preferen. Apabila kreditor separatis jaminan kebendaannya mempunyai nilai sebagian besar dari harta pailit debitor, maka buruh sebagai kreditor preferen tidak mendapatkan bagian haknya. Meskipun belum terdapat peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai hal tersebut, namun dalam prakteknya terdapat alternatif untuk pemenuhan hak-haknya, yaitu dengan dipenuhinya dari harta pailit yang tidak dijaminkan dan/atau menunggu selesainya pemberesan oleh kurator dan akan diperhitungkan apabila masih terdapat sisa dari kreditor separatis. Serta kurator dapat melakukan negosiasi dengan para kreditor separatis apabila masih adanya kewajiban debitor terhadap para buruh atau para kreditor yang belum terselesaikan dengan mengutamakan prinsip prinsip pari passu prorata parte yang memberikan keadilan kepada kreditor dengan konsep keadilan proporsional.