KONSTRUKSI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN MULTI STAKEHOLDER DI KABUPATEN JOMBANG
Pengelolaan sumberdaya hutan di Indonesia mengalami keadaan yang kontradiktif. Di satu sisi hutan diharapkan tetap terjamin keberadaan dan kelestariannya untuk mendukung kestabilan ekosistem, namun disisi lain sumberdaya hutan juga diharapkan dapat berperan dalam menghasilkan sumberdaya ekonomi peng...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Theses and Dissertations NonPeerReviewed |
| Language: | Indonesian Indonesian |
| Published: |
2013
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://repository.unair.ac.id/38638/2/gdlhub-gdl-s2-2014-irawantodh-30888-8.abstr-k.pdf http://repository.unair.ac.id/38638/1/gdlhub-gdl-s2-2014-irawantodh-30888-full%20text.pdf http://repository.unair.ac.id/38638/ http://lib.unair.ac.id |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Institution: | Universitas Airlangga |
| Language: | Indonesian Indonesian |
| Summary: | Pengelolaan sumberdaya hutan di Indonesia mengalami keadaan yang kontradiktif. Di satu sisi hutan diharapkan tetap terjamin keberadaan dan kelestariannya untuk mendukung kestabilan ekosistem, namun disisi lain sumberdaya hutan juga diharapkan dapat berperan dalam menghasilkan sumberdaya ekonomi penghasil devisa bagi negara. Perumusan kebijakan yang tepat mutlak diperlukan agar fungsi hutan tetap berjalan dengan baik. Kebijakan desentralisasi telah memberikan kewenangan terhadap Pemerintah daerah untuk mengelola sumberdaya hutan yang ada di daerah dan menghendaki adanya demokratisasi di tingkat lokal serta adanya partisipasi aktif para stakeholder. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui peran Pemerintah Kabupaten Jombang dan Perum Perhutani KPH Jombang serta masyarakat dalam kebijakan pengelolaan sumberdaya hutan; (2) Merekonstruksi kebijakan pengelolaan sumberdaya hutan multi stakheolders di Jombang.
Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi dokumen. Analisis data dilakukan melalui berbagai tahapan, yaitu identifikasi dan analisis stakeholder, abstraksi terhadap dinamika ekologi, sosial dan politik, dan yang terakhir adalah mengkombinasikan hasil abstraksi dengan hasil analisis stakeholders. Sementara validitas data dilakukan dengan melakukan perpanjangan pengamatan.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa di dalam merumuskan kebijakan pengelolaan sumber daya hutan setidaknya harus memperhatikan dinamika ekologi, sosial dan politik. Selain itu di dalam perumusannya juga memerlukan sebuah bentuk kelembagaan baru yaitu Dewan Kehutanan Daerah (DKD) yang berisikan perwakilan para stakeholder. DKD sendiri haruslah memiliki fungsi komunikasi, koordinasi dan resolusi konflik sehingga kebijakan pengelolaan yang dibuat lebih efektif dan bersifat akomodatif terhadap kepentingan para stakeholder. |
|---|