PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG BERIMPLIKASI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI

Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum tidak diatur mengenai ketentuan pidana atau perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan bersifat melawan hukum, sehingga apabila terjadi perbuatan melawan hukum atau perbuatan lainnya yang mela...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: DJOKO SUSANTO, 031214153080
Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
Language:Indonesian
Indonesian
Published: 2014
Subjects:
Online Access:http://repository.unair.ac.id/38746/2/gdlhub-gdl-s2-2014-susantodjo-32284-5.abstr-k.pdf
http://repository.unair.ac.id/38746/1/gdlhub-gdl-s2-2014-susantodjo-32284-full%20text.pdf
http://repository.unair.ac.id/38746/
http://lib.unair.ac.id
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Institution: Universitas Airlangga
Language: Indonesian
Indonesian
id id-langga.38746
record_format dspace
spelling id-langga.387462016-08-25T09:05:54Z http://repository.unair.ac.id/38746/ PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG BERIMPLIKASI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DJOKO SUSANTO, 031214153080 HD101-1395.5 Land use Land tenure HG201-1496 Money HV6774-7220.5 Crimes and criminal classes K720-792 Property KB1468-1550 Social laws and legislation. Welfare. Charities Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum tidak diatur mengenai ketentuan pidana atau perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan bersifat melawan hukum, sehingga apabila terjadi perbuatan melawan hukum atau perbuatan lainnya yang melanggar norma hukum di dalamnya tidak terdapat sanksi secara tegas. Terdapat bentuk perbuatan melawan hukum yang acapkali dilakukan dalam pengadaan tanah, yakni tindakan mark-up atas besaran ganti kerugian baik yang dilakukan dengan didasarkan hasil penilaian oleh Penilai atau tidak dilakukan penilaian. Apabila terjadi perbuatan melawan hukum dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, maka pihak-pihak yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah : Instansi yang memerlukan tanah karena proses pengadaan tanah dimulai dari pengajuannya; Penilai karena secara legalitas dibebani tanggung jawab dalam pelaksanaan penilaian atas besaran gati kerugian yang akan ditetapkan untuk diberikan kepada pihak yang berhak atau pemilik tanah objek pengadaan; dan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah karena secara tanggung jawab memiliki pengetahuan secara jelas terhadap seluruh pelaksanaan pengadaan tanah. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun hasil penelitian ini adalah untuk memberi saran dan pendapat atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. 2014-05-23 Thesis NonPeerReviewed text id http://repository.unair.ac.id/38746/2/gdlhub-gdl-s2-2014-susantodjo-32284-5.abstr-k.pdf text id http://repository.unair.ac.id/38746/1/gdlhub-gdl-s2-2014-susantodjo-32284-full%20text.pdf DJOKO SUSANTO, 031214153080 (2014) PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG BERIMPLIKASI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA. http://lib.unair.ac.id
institution Universitas Airlangga
building Universitas Airlangga Library
country Indonesia
collection UNAIR Repository
language Indonesian
Indonesian
topic HD101-1395.5 Land use Land tenure
HG201-1496 Money
HV6774-7220.5 Crimes and criminal classes
K720-792 Property
KB1468-1550 Social laws and legislation. Welfare. Charities
spellingShingle HD101-1395.5 Land use Land tenure
HG201-1496 Money
HV6774-7220.5 Crimes and criminal classes
K720-792 Property
KB1468-1550 Social laws and legislation. Welfare. Charities
DJOKO SUSANTO, 031214153080
PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG BERIMPLIKASI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI
description Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum tidak diatur mengenai ketentuan pidana atau perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan bersifat melawan hukum, sehingga apabila terjadi perbuatan melawan hukum atau perbuatan lainnya yang melanggar norma hukum di dalamnya tidak terdapat sanksi secara tegas. Terdapat bentuk perbuatan melawan hukum yang acapkali dilakukan dalam pengadaan tanah, yakni tindakan mark-up atas besaran ganti kerugian baik yang dilakukan dengan didasarkan hasil penilaian oleh Penilai atau tidak dilakukan penilaian. Apabila terjadi perbuatan melawan hukum dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, maka pihak-pihak yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah : Instansi yang memerlukan tanah karena proses pengadaan tanah dimulai dari pengajuannya; Penilai karena secara legalitas dibebani tanggung jawab dalam pelaksanaan penilaian atas besaran gati kerugian yang akan ditetapkan untuk diberikan kepada pihak yang berhak atau pemilik tanah objek pengadaan; dan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah karena secara tanggung jawab memiliki pengetahuan secara jelas terhadap seluruh pelaksanaan pengadaan tanah. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun hasil penelitian ini adalah untuk memberi saran dan pendapat atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
format Theses and Dissertations
NonPeerReviewed
author DJOKO SUSANTO, 031214153080
author_facet DJOKO SUSANTO, 031214153080
author_sort DJOKO SUSANTO, 031214153080
title PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG BERIMPLIKASI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI
title_short PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG BERIMPLIKASI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI
title_full PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG BERIMPLIKASI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI
title_fullStr PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG BERIMPLIKASI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI
title_full_unstemmed PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG BERIMPLIKASI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI
title_sort pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang berimplikasi pada tindak pidana korupsi
publishDate 2014
url http://repository.unair.ac.id/38746/2/gdlhub-gdl-s2-2014-susantodjo-32284-5.abstr-k.pdf
http://repository.unair.ac.id/38746/1/gdlhub-gdl-s2-2014-susantodjo-32284-full%20text.pdf
http://repository.unair.ac.id/38746/
http://lib.unair.ac.id
_version_ 1681144405248966656