PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG BERIMPLIKASI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI
Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum tidak diatur mengenai ketentuan pidana atau perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan bersifat melawan hukum, sehingga apabila terjadi perbuatan melawan hukum atau perbuatan lainnya yang mela...
Saved in:
Main Author: | |
---|---|
Format: | Theses and Dissertations NonPeerReviewed |
Language: | Indonesian Indonesian |
Published: |
2014
|
Subjects: | |
Online Access: | http://repository.unair.ac.id/38746/2/gdlhub-gdl-s2-2014-susantodjo-32284-5.abstr-k.pdf http://repository.unair.ac.id/38746/1/gdlhub-gdl-s2-2014-susantodjo-32284-full%20text.pdf http://repository.unair.ac.id/38746/ http://lib.unair.ac.id |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Institution: | Universitas Airlangga |
Language: | Indonesian Indonesian |
id |
id-langga.38746 |
---|---|
record_format |
dspace |
spelling |
id-langga.387462016-08-25T09:05:54Z http://repository.unair.ac.id/38746/ PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG BERIMPLIKASI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DJOKO SUSANTO, 031214153080 HD101-1395.5 Land use Land tenure HG201-1496 Money HV6774-7220.5 Crimes and criminal classes K720-792 Property KB1468-1550 Social laws and legislation. Welfare. Charities Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum tidak diatur mengenai ketentuan pidana atau perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan bersifat melawan hukum, sehingga apabila terjadi perbuatan melawan hukum atau perbuatan lainnya yang melanggar norma hukum di dalamnya tidak terdapat sanksi secara tegas. Terdapat bentuk perbuatan melawan hukum yang acapkali dilakukan dalam pengadaan tanah, yakni tindakan mark-up atas besaran ganti kerugian baik yang dilakukan dengan didasarkan hasil penilaian oleh Penilai atau tidak dilakukan penilaian. Apabila terjadi perbuatan melawan hukum dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, maka pihak-pihak yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah : Instansi yang memerlukan tanah karena proses pengadaan tanah dimulai dari pengajuannya; Penilai karena secara legalitas dibebani tanggung jawab dalam pelaksanaan penilaian atas besaran gati kerugian yang akan ditetapkan untuk diberikan kepada pihak yang berhak atau pemilik tanah objek pengadaan; dan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah karena secara tanggung jawab memiliki pengetahuan secara jelas terhadap seluruh pelaksanaan pengadaan tanah. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun hasil penelitian ini adalah untuk memberi saran dan pendapat atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. 2014-05-23 Thesis NonPeerReviewed text id http://repository.unair.ac.id/38746/2/gdlhub-gdl-s2-2014-susantodjo-32284-5.abstr-k.pdf text id http://repository.unair.ac.id/38746/1/gdlhub-gdl-s2-2014-susantodjo-32284-full%20text.pdf DJOKO SUSANTO, 031214153080 (2014) PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG BERIMPLIKASI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA. http://lib.unair.ac.id |
institution |
Universitas Airlangga |
building |
Universitas Airlangga Library |
country |
Indonesia |
collection |
UNAIR Repository |
language |
Indonesian Indonesian |
topic |
HD101-1395.5 Land use Land tenure HG201-1496 Money HV6774-7220.5 Crimes and criminal classes K720-792 Property KB1468-1550 Social laws and legislation. Welfare. Charities |
spellingShingle |
HD101-1395.5 Land use Land tenure HG201-1496 Money HV6774-7220.5 Crimes and criminal classes K720-792 Property KB1468-1550 Social laws and legislation. Welfare. Charities DJOKO SUSANTO, 031214153080 PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG BERIMPLIKASI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI |
description |
Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum tidak diatur mengenai ketentuan pidana atau perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan bersifat melawan hukum, sehingga apabila terjadi perbuatan melawan hukum atau perbuatan lainnya yang melanggar norma hukum di
dalamnya tidak terdapat sanksi secara tegas. Terdapat bentuk perbuatan melawan hukum
yang acapkali dilakukan dalam pengadaan tanah, yakni tindakan mark-up atas besaran ganti
kerugian baik yang dilakukan dengan didasarkan hasil penilaian oleh Penilai atau tidak
dilakukan penilaian. Apabila terjadi perbuatan melawan hukum dalam pengadaan tanah bagi
pembangunan untuk kepentingan umum, maka pihak-pihak yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah : Instansi yang memerlukan tanah karena proses pengadaan tanah dimulai dari pengajuannya; Penilai karena secara legalitas dibebani tanggung jawab dalam pelaksanaan penilaian atas besaran gati kerugian yang akan ditetapkan untuk diberikan kepada pihak yang berhak atau pemilik tanah objek pengadaan; dan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah karena secara tanggung jawab memiliki pengetahuan secara jelas terhadap seluruh pelaksanaan pengadaan tanah. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan
perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun hasil penelitian ini adalah untuk
memberi saran dan pendapat atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. |
format |
Theses and Dissertations NonPeerReviewed |
author |
DJOKO SUSANTO, 031214153080 |
author_facet |
DJOKO SUSANTO, 031214153080 |
author_sort |
DJOKO SUSANTO, 031214153080 |
title |
PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG BERIMPLIKASI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI |
title_short |
PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG BERIMPLIKASI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI |
title_full |
PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG BERIMPLIKASI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI |
title_fullStr |
PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG BERIMPLIKASI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI |
title_full_unstemmed |
PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG BERIMPLIKASI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI |
title_sort |
pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang berimplikasi pada tindak pidana korupsi |
publishDate |
2014 |
url |
http://repository.unair.ac.id/38746/2/gdlhub-gdl-s2-2014-susantodjo-32284-5.abstr-k.pdf http://repository.unair.ac.id/38746/1/gdlhub-gdl-s2-2014-susantodjo-32284-full%20text.pdf http://repository.unair.ac.id/38746/ http://lib.unair.ac.id |
_version_ |
1681144405248966656 |