PENCABUTAN HAK ASUH ANAK AKIBAT DARI KELALAIAN ORANG TUA PEMEGANG HAK ASUH PASCA TERJADINYA PERCERAIAN

• Main Author: ENDAH WIDYASTUTI, 031224153112
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: Indonesian; Indonesian
• Published: 2014
• Subjects: K Law (General); K7181-7197 Parent and child. Guardian and ward
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/39077/1/gdlhub-gdl-s2-2014-widyastuti-34157-3.abstr-k.pdf; http://repository.unair.ac.id/39077/2/Binder6.pdf; http://repository.unair.ac.id/39077/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dasar-dasar perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan dan fungsi biologis,melahirkan keturunan, kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan,memelihara anak-anak tersebut menjadi anggota-anggota masyarakat yang sempurna. Keluarga merupakan kesatuan sosial terkecil yang dibentuk atas dasar ikatan perkawinan, yang unsur-unsurnya terdiri dari suami, isteri, dan anakanaknya. Sedangkan sifat-sifat keluarga sebagai suatu kesatuan sosial meliputi rasa cinta dan kasih sayang, ikatan perkawinan, pemilikan harta benda bersama,maupun tempat tinggal bagi seluruh anggota keluarganya. Hak-hak anak di Indonesia dilindungi oleh beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Adapun yang menjadi hak anak pasca terjadinya perceraian adalah selain dari hak-hak yang telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang ada maka anak memperoleh hak asuh dari salah satu orang tuannya yang telah bercerai yang akan disertai dengan adanya biaya pemeliharaan bagi anak sampai anak tersebut mencapai umur dewasa Hak asuh yang diberikan kepada salah seorang dari orang tua anak yang telah bercerai melalui pengadilan (negeri atau Agama) yang dimohonkan dalam gugatan cerai dapat dicabut dengan beberapa alasan antara lain pemegang hak asuh lalai, berkelakuan buruk, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 dalam UU No.1 Tahun 1974, Pasal 156 (c) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 31 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.Pencabutan tersebut dimohonkan ke Pengadilan yang berwenang.