RESISTENSI POLITIK MASYARAKAT TERHADAP KORPORASI: Kekerasan Massa Dalam Aksi Penolakan Izin Usaha Pertambangan di Lambu Kabupaten Bima

• Main Author: MUHAMMAD ERWIN, 071214453011
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: Indonesian; Indonesian
• Published: 2014
• Subjects: JA Political science (General)
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/39461/1/gdlhub-gdl-s2-2015-erwinmuham-36884-5.abst-k.pdf; http://repository.unair.ac.id/39461/2/Binder71.pdf; http://repository.unair.ac.id/39461/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan latar belakang, faktor apa yang menyebabkan masyarakat melakukan perlawanan terhadap korporasi, implikasi gerakan, serta siapa saja aktor yang memimpin gerakan dan melalui institusi apa saja massa digerakkan dalam perlawanan menolak ijin usaha pertambangan di tanah Lambu Kabupaten Bima. Dalam menganalisis perlawanan rakyat Lambu terhadap korporasi dikaji dan ditelusuri faktor penyebab, implikasi gerakan, serta faktor kepemimpinan aktor gerakan dalam menggerakkan masyarakat untuk melakukan perlawanan terhadap korporasi. Faktor kepemimpinan dikaji untuk mengetahui dan memahami seberapa besar kontribusinya dalam memotivasi terjadinya perlawanan rakyat Lambu. Untuk merekonstruksi peristiwa penolakan rakyat Lambu terhadap izin usaha pertambangan sebagai sebuah gerakan perlawanan politik dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan analisa deskriptif. Metode ini dipilih karena lebih mampu menemukan fakta dan mampu mengurai ralitas di lapangan dengan teori. Hasil penelitian menunjukkan perlawanan rakyat Lambu digerakkan oleh kondisi deprivasi relatif yang disebabkan oleh sikap arogansi kepala daerah yang kemudian berubah menjadi deprivasi kolektif sehingga mereduksi tindakan masyarakat Lambu untuk memobilisasi tuntutan melalui ekspresi kekerasan. Sedangkan, implikasi dari gerakan ini terjadinya berbagai peristiwa kekerasan massa serta membawa dampak terhadap tergeraknya kecamatan-kecamatan lain untuk turut menolak keberadaan perusahaan tambang di Kabupaten Bima