PENANAMAN MODAL DALAM KONTEKS OTONOMI DAERAH
Pada masa reformasi timbul tuntutan terkait dengan kewenangan pemerintahan di bidang penanaman modal, bahwa kewenangan pemerintah pusat terhadap administrasi penanaman modal di daerah agar dapat dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, yang mana memberikan kewenangan o...
Saved in:
Main Author: | |
---|---|
Format: | Theses and Dissertations NonPeerReviewed |
Language: | Indonesian Indonesian |
Published: |
2013
|
Subjects: | |
Online Access: | http://repository.unair.ac.id/39534/1/gdlhub-gdl-s2-2015-kristianni-37056-5.abst-k.pdf http://repository.unair.ac.id/39534/2/Binder21.pdf http://repository.unair.ac.id/39534/ http://lib.unair.ac.id |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Institution: | Universitas Airlangga |
Language: | Indonesian Indonesian |
id |
id-langga.39534 |
---|---|
record_format |
dspace |
spelling |
id-langga.395342016-10-24T23:06:49Z http://repository.unair.ac.id/39534/ PENANAMAN MODAL DALAM KONTEKS OTONOMI DAERAH KRISTIANNICO, 031141080 K1112-1116 Investments Pada masa reformasi timbul tuntutan terkait dengan kewenangan pemerintahan di bidang penanaman modal, bahwa kewenangan pemerintah pusat terhadap administrasi penanaman modal di daerah agar dapat dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, yang mana memberikan kewenangan otonomi luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka pengelolaan sumber daya alam setempat adalah sesuatu yang wajar. Kegiatan investasi di daerah diharapkan dapat membangkitkan kembali keadaan perekonomian Indonesia yang sempat terpuruk karena krisis moneter yang berkepanjangan. Oleh sebab itu kiranya perlu dikaji peran pemerintah dan pemerintah daerah dalam pembagian kewenangannya dalam penyelenggaraan penanaman modal serta akibat hukum yang ditimbulkan dari pelaksanaan penanaman modal oleh pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan Pendekatan Konsep (Conceptual Approach) . Hasil penelitian menunjukan bahwa kewenangan di bidang penanaman modal yang sebelumnya telah dilimpahkan kepada pemerintah daerah, kini telah dibatasi dimana pemerintah berperan mengendalikan dan mengkoordinasikan kewenangan penyelenggaraan penanaman modal berdasarkan pertimbangan demi terciptanya kepastian hukum dan terciptanya iklim investasi yang kondusif melalui pelayanan terpadu satu pintu yang diharapkan dapat memberikan pelayanan yang cepat, hemat, dan efisien bagi para pelaku usaha. 2013 Thesis NonPeerReviewed text id http://repository.unair.ac.id/39534/1/gdlhub-gdl-s2-2015-kristianni-37056-5.abst-k.pdf text id http://repository.unair.ac.id/39534/2/Binder21.pdf KRISTIANNICO, 031141080 (2013) PENANAMAN MODAL DALAM KONTEKS OTONOMI DAERAH. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA. http://lib.unair.ac.id |
institution |
Universitas Airlangga |
building |
Universitas Airlangga Library |
country |
Indonesia |
collection |
UNAIR Repository |
language |
Indonesian Indonesian |
topic |
K1112-1116 Investments |
spellingShingle |
K1112-1116 Investments KRISTIANNICO, 031141080 PENANAMAN MODAL DALAM KONTEKS OTONOMI DAERAH |
description |
Pada masa reformasi timbul tuntutan terkait dengan kewenangan pemerintahan di bidang penanaman modal, bahwa kewenangan pemerintah pusat terhadap administrasi penanaman modal di daerah agar dapat dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, yang mana memberikan kewenangan otonomi luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka pengelolaan sumber daya alam setempat adalah sesuatu yang wajar. Kegiatan investasi di daerah diharapkan dapat membangkitkan kembali keadaan perekonomian Indonesia yang sempat terpuruk karena krisis moneter yang berkepanjangan. Oleh sebab itu kiranya perlu dikaji peran pemerintah dan pemerintah daerah dalam pembagian kewenangannya dalam penyelenggaraan penanaman modal serta akibat hukum yang ditimbulkan dari pelaksanaan penanaman modal oleh pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan Pendekatan Konsep (Conceptual Approach) . Hasil penelitian menunjukan bahwa kewenangan di bidang penanaman modal yang sebelumnya telah dilimpahkan kepada pemerintah daerah, kini telah dibatasi dimana pemerintah berperan mengendalikan dan mengkoordinasikan kewenangan penyelenggaraan penanaman modal berdasarkan pertimbangan demi terciptanya kepastian hukum dan terciptanya iklim investasi yang kondusif melalui pelayanan terpadu satu pintu yang diharapkan dapat memberikan pelayanan yang cepat, hemat, dan efisien bagi para pelaku usaha. |
format |
Theses and Dissertations NonPeerReviewed |
author |
KRISTIANNICO, 031141080 |
author_facet |
KRISTIANNICO, 031141080 |
author_sort |
KRISTIANNICO, 031141080 |
title |
PENANAMAN MODAL DALAM KONTEKS OTONOMI DAERAH |
title_short |
PENANAMAN MODAL DALAM KONTEKS OTONOMI DAERAH |
title_full |
PENANAMAN MODAL DALAM KONTEKS OTONOMI DAERAH |
title_fullStr |
PENANAMAN MODAL DALAM KONTEKS OTONOMI DAERAH |
title_full_unstemmed |
PENANAMAN MODAL DALAM KONTEKS OTONOMI DAERAH |
title_sort |
penanaman modal dalam konteks otonomi daerah |
publishDate |
2013 |
url |
http://repository.unair.ac.id/39534/1/gdlhub-gdl-s2-2015-kristianni-37056-5.abst-k.pdf http://repository.unair.ac.id/39534/2/Binder21.pdf http://repository.unair.ac.id/39534/ http://lib.unair.ac.id |
_version_ |
1681144552517271552 |