PENANAMAN MODAL DALAM KONTEKS OTONOMI DAERAH

Pada masa reformasi timbul tuntutan terkait dengan kewenangan pemerintahan di bidang penanaman modal, bahwa kewenangan pemerintah pusat terhadap administrasi penanaman modal di daerah agar dapat dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, yang mana memberikan kewenangan o...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: KRISTIANNICO, 031141080
Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
Language:Indonesian
Indonesian
Published: 2013
Subjects:
Online Access:http://repository.unair.ac.id/39534/1/gdlhub-gdl-s2-2015-kristianni-37056-5.abst-k.pdf
http://repository.unair.ac.id/39534/2/Binder21.pdf
http://repository.unair.ac.id/39534/
http://lib.unair.ac.id
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Institution: Universitas Airlangga
Language: Indonesian
Indonesian
id id-langga.39534
record_format dspace
spelling id-langga.395342016-10-24T23:06:49Z http://repository.unair.ac.id/39534/ PENANAMAN MODAL DALAM KONTEKS OTONOMI DAERAH KRISTIANNICO, 031141080 K1112-1116 Investments Pada masa reformasi timbul tuntutan terkait dengan kewenangan pemerintahan di bidang penanaman modal, bahwa kewenangan pemerintah pusat terhadap administrasi penanaman modal di daerah agar dapat dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, yang mana memberikan kewenangan otonomi luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka pengelolaan sumber daya alam setempat adalah sesuatu yang wajar. Kegiatan investasi di daerah diharapkan dapat membangkitkan kembali keadaan perekonomian Indonesia yang sempat terpuruk karena krisis moneter yang berkepanjangan. Oleh sebab itu kiranya perlu dikaji peran pemerintah dan pemerintah daerah dalam pembagian kewenangannya dalam penyelenggaraan penanaman modal serta akibat hukum yang ditimbulkan dari pelaksanaan penanaman modal oleh pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan Pendekatan Konsep (Conceptual Approach) . Hasil penelitian menunjukan bahwa kewenangan di bidang penanaman modal yang sebelumnya telah dilimpahkan kepada pemerintah daerah, kini telah dibatasi dimana pemerintah berperan mengendalikan dan mengkoordinasikan kewenangan penyelenggaraan penanaman modal berdasarkan pertimbangan demi terciptanya kepastian hukum dan terciptanya iklim investasi yang kondusif melalui pelayanan terpadu satu pintu yang diharapkan dapat memberikan pelayanan yang cepat, hemat, dan efisien bagi para pelaku usaha. 2013 Thesis NonPeerReviewed text id http://repository.unair.ac.id/39534/1/gdlhub-gdl-s2-2015-kristianni-37056-5.abst-k.pdf text id http://repository.unair.ac.id/39534/2/Binder21.pdf KRISTIANNICO, 031141080 (2013) PENANAMAN MODAL DALAM KONTEKS OTONOMI DAERAH. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA. http://lib.unair.ac.id
institution Universitas Airlangga
building Universitas Airlangga Library
country Indonesia
collection UNAIR Repository
language Indonesian
Indonesian
topic K1112-1116 Investments
spellingShingle K1112-1116 Investments
KRISTIANNICO, 031141080
PENANAMAN MODAL DALAM KONTEKS OTONOMI DAERAH
description Pada masa reformasi timbul tuntutan terkait dengan kewenangan pemerintahan di bidang penanaman modal, bahwa kewenangan pemerintah pusat terhadap administrasi penanaman modal di daerah agar dapat dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, yang mana memberikan kewenangan otonomi luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka pengelolaan sumber daya alam setempat adalah sesuatu yang wajar. Kegiatan investasi di daerah diharapkan dapat membangkitkan kembali keadaan perekonomian Indonesia yang sempat terpuruk karena krisis moneter yang berkepanjangan. Oleh sebab itu kiranya perlu dikaji peran pemerintah dan pemerintah daerah dalam pembagian kewenangannya dalam penyelenggaraan penanaman modal serta akibat hukum yang ditimbulkan dari pelaksanaan penanaman modal oleh pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan Pendekatan Konsep (Conceptual Approach) . Hasil penelitian menunjukan bahwa kewenangan di bidang penanaman modal yang sebelumnya telah dilimpahkan kepada pemerintah daerah, kini telah dibatasi dimana pemerintah berperan mengendalikan dan mengkoordinasikan kewenangan penyelenggaraan penanaman modal berdasarkan pertimbangan demi terciptanya kepastian hukum dan terciptanya iklim investasi yang kondusif melalui pelayanan terpadu satu pintu yang diharapkan dapat memberikan pelayanan yang cepat, hemat, dan efisien bagi para pelaku usaha.
format Theses and Dissertations
NonPeerReviewed
author KRISTIANNICO, 031141080
author_facet KRISTIANNICO, 031141080
author_sort KRISTIANNICO, 031141080
title PENANAMAN MODAL DALAM KONTEKS OTONOMI DAERAH
title_short PENANAMAN MODAL DALAM KONTEKS OTONOMI DAERAH
title_full PENANAMAN MODAL DALAM KONTEKS OTONOMI DAERAH
title_fullStr PENANAMAN MODAL DALAM KONTEKS OTONOMI DAERAH
title_full_unstemmed PENANAMAN MODAL DALAM KONTEKS OTONOMI DAERAH
title_sort penanaman modal dalam konteks otonomi daerah
publishDate 2013
url http://repository.unair.ac.id/39534/1/gdlhub-gdl-s2-2015-kristianni-37056-5.abst-k.pdf
http://repository.unair.ac.id/39534/2/Binder21.pdf
http://repository.unair.ac.id/39534/
http://lib.unair.ac.id
_version_ 1681144552517271552