BENTUK BADAN HUKUM PENYELENGGARA PENDIDIKAN FORMAL OLEH SWASTA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009

• Main Author: APRIlLIA CHRISDIANA, 031142088
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: Indonesian; Indonesian
• Published: 2013
• Subjects: K3740-3762 Education
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/39550/1/gdlhub-gdl-s2-2015-chrisdiana-37126-3.abst-k.pdf; http://repository.unair.ac.id/39550/2/Binder5.pdf; http://repository.unair.ac.id/39550/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Semua warga Negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 31 Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945. Penyelenggaraan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradapan bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdasakan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beraklak mulia, berilmu, cakap, kreatif dan menjadi warga Negara yang bertanggungjawab. Penyelenggaraan pendidikan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, suatu penyelenggaraanpendidikan dilakukan oleh suatu lembaga pendidikan yang dikelola oleh Badan Hukum.AdapunbentukBadan Hukum yang mengelola pendidikan antara lain Yayasan, Perkumpulandan Perhimpunan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan.