PEMBERIAN GANTI RUGI TANAH BEKAS MILIK ADAT DALAM PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR TIMUR DI KABUPATEN LUMAJANG

• Main Author: GAYATRI ADI WULANDARI
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian
• Published: 2015
• Subjects: HD101-1395.5 Land use Land tenure; K7200-7218 Property
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/39558/1/1.%20HALAMAN%20JUDUL.pdf; http://repository.unair.ac.id/39558/2/2.%20ABSTRAK.pdf; http://repository.unair.ac.id/39558/3/3.%20DAFTAR%20ISI.pdf; http://repository.unair.ac.id/39558/4/4.%20BAB%201%20PENDAHULUAN.pdf; http://repository.unair.ac.id/39558/5/5.%20BAB%202%20TINJAUAN.pdf; http://repository.unair.ac.id/39558/6/6.%20BAB%203%20PEMBAHASAN.pdf; http://repository.unair.ac.id/39558/7/7.%20BAB%204%20PENUTUP.pdf; http://repository.unair.ac.id/39558/8/8.%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf; http://repository.unair.ac.id/39558/9/9.%20LAMPIRAN.pdf; http://repository.unair.ac.id/39558/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Judul tesis ini adalah Pemberian Ganti Rugi Tanah Bekas Milik Adat Dalam Pembangunan Jalan Lingkar Timur Di Kabupaten Lumajang. Dalam tesis ini dirumuskan dua rumusan permasalahan yaitu pengadaan tanah untuk pembangunan jalan lingkar timur di Kabupaten Lumajang terhadap tanah bekas milik adat telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan penyelesaian pemberian ganti ruginya. Penelitian yang dilakukan dalam menyusun tesis ini menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan case study. Bahan hukum yang digunakan antara lain bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan seperti UUPA beserta peraturan pelaksanaannya serta peraturan lainnya sebagai pelengkap yang ada kaitannya dengan materi yang dibahas; dan bahan hukum sekunder yaitu berupa pendapat para sarjana hukum yang tertuang dalam literatur. Dari penelitian yang dilakukan untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah, maka dapat disimpulkan bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan jalan lingkar timur di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur terhadap tanah bekas milik adat pada dasarnya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam pelaksanaan ganti ruginya terdapat kekurangan yaitu tidak terdapat Penilai Tanah yang bersifat Independen dan Profesional yang ditunjuk oleh Panitia Pengadaan Tanah. Dan penyelesaian pemberian ganti ruginya dilakukan dalam bentuk ganti rugi berupa uang pada tanah yasan dan tanah pengganti pada tanah kas desa. Pada prinsipnya ganti rugi pada pelepasan/penyerahan tanah sebenarnya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.