TANGGUNG JAWAB PELAKU PEMBANGUNAN TERHADAP KEPEMILIKAN SATUAN RUMAH SUSUN APABILA TERJADI OVERMACHT

• Main Author: ANASTASIA PRISCILIA
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian
• Published: 2015
• Subjects: K720-792 Property
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/39563/1/1.%20HALAMAN%20JUDUL.pdf; http://repository.unair.ac.id/39563/2/2.%20ABSTRAK.pdf; http://repository.unair.ac.id/39563/3/3.%20DAFTAR%20ISI.pdf; http://repository.unair.ac.id/39563/4/4.%20BAB%201%20PENDAHULUAN.pdf; http://repository.unair.ac.id/39563/5/5.%20BAB%202%20TINJAUAN.pdf; http://repository.unair.ac.id/39563/6/6.%20BAB%203%20PEMBAHASAN.pdf; http://repository.unair.ac.id/39563/7/7.%20BAB%204%20PENUTUP.pdf; http://repository.unair.ac.id/39563/8/8.%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf; http://repository.unair.ac.id/39563/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Dalam hasil penelitian ini, penulis memperoleh jawaban yaitu pelaku pembangunan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas dasar unsur kesalahan berupa pembayaran ganti rugi meliputi biaya, bunga dan rugi. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dipenuhi apabila terdapat overmacht absolut. Ketentuan mengenai overmacht diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, berupa bencana alam (kebakaran, gempa bumi, tanah longsor dan sebagainya). Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 belum mengatur mengenai bentuk-bentuk wanprestasi dan kriteria overmacht, sehingga hak-hak pemilik satuan rumah susun belum terjamin secara maksimal. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 membatasi pengaturan asuransi rumah susun hanya sebatas kebakaran. Untuk melindungi hak-hak pemilik satuan rumah susun, dapat dilakukan secara preventif dan represif. Upaya hukum preventif menyangkut prinsip pencegahan masalah-masalah hukum yang akan terjadi. Misalnya dengan membuat regulasi yang dibuat oleh pemerintah, baik berupa mekanisme perizinan, pertelaan, akta pemisahan, hingga proses sertifikasi satuan rumah susun dan akta jual beli. Upaya hukum preventif bertujuan untuk meningkatkan daya guna instrumen pengawasan dengan memperhatikan syarat-syarat yang tercantum di dalam perizinan. Hal ini terlihat dari pemenuhan persyaratan administratif, teknis, dan ekologis. Selain upaya preventif, terdapat pula upaya represif. Upaya represif adalah mengenai penyelesaian di muka pengadilan dan melalui alternatif penyelesaian sengketa seperti arbitrase. Apabila terjadi upaya represif maka dibutuhkan peran dan fungsi PPPSRS. Anggota PPPSRS memiliki tugas untuk memelihara manajemen rumah susun dan untuk mewakili kepentingan pemilik maupun penghuni satuan rumah susun. Keanggotaan PPPSRS ditentukan sesuai dengan besarnya NPP.