PRINSIP PERJANJIAN HIBAH PEMERINTAH DAERAH DAN AKIBAT HUKUMNYA

• Main Author: WIRA ANU MESKI, 031142174
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: Indonesian; Indonesian
• Published: 2013
• Subjects: K840-917 Contracts
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/39603/1/gdlhub-gdl-s2-2015-meskiwiraa-37461-8.abstr-k.pdf; http://repository.unair.ac.id/39603/2/Binder12.pdf; http://repository.unair.ac.id/39603/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Judul tesis ini adalah Prinsip Perjanjian Hibah Pemerintah Daerah dan Akibat Hukumnya. Isu hukum yang diangkat dalam tesis ini adalah: (1) Karateristik perjanjian hibah Pemerintah Daerah dan (2) Akibat hukum Perjanjian Hibah Pemerintah Daerah. Sesuai dengan isu hukum yang di kaji, maka penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif dengan Pendekatan perundangan-undangan (statute approach) dan Pendekatan konsep (conseptual approach). Hasil dari penelitian ini adalah: (1). Bahwa karakteristik atau ciri khas daripada Perjanjian Hibah Pemerintah daerah itu ditandai dengan adanya kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian yang mengikat pada pemerintah daerah yang bekerjasama. Perjanjian tersebut tidak hanya tunduk atas kesepakatan/perjanjian yang diatur dalam hukum perdata akan tetapi juga tunduk kepada hukum publik. Untuk itu, karakteristik Perjanjian Hibah adalah terdapat unsur hukum publik dan hukum perdata, sehingga perjanjian tersebut berkarakteristik campuran publik dan perdata. Selanjutnya, dalam kontrak pemerintah menempatkan pemerintah dalam dua peran. Pertama, sebagai salah satu pihak pemerintah berkedudukan seperti subyek hukum perdata. Kedua, disisi lain pemerintah juga menjalankan fungsi sebagai pelayanan publik. Norma hukum publik berkaitan dengan prosedur, kewenangan, pembentukan dan pelaksanaan kontrak. Sehingga ciri dari perjanjian Hibah pemerintah jelas terlihat, unsur publik akan berpengaruh pada penyelesaian sengketa yang terjadi. (2).Bahwa akibat hukum dari perjanjian adalah timbulnya hak dan kewajiban masing-masing pihak. Timbulnya kewajiban pihak pertama (pemerintah), terletak pada penetapan penerima hibah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kewajiban pihak kedua (penerima hibah), terletak pada pertanggung jawaban hasil pelaksanaan kegiatan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Penetapan penerima hibah merupakan keputusan tata usaha Negara, akibatnya apabila terjadi sengketa dikarenakan kesalahan ada pada penetapan tersebut maka dapat di gugat ke PTUN, dan sebaliknya apabila kesalahan pada realisasi pihak kedua (penerima hibah) tidak sesuai dengan NPHD dan Keputusan Kepala Daerah tentang Hibah Daerah, maka dapat dituntut pengembalian hibah dan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas kesimpulan tersebut disarankan (1) Pemerintah daerah dalam melaksanakan Perjanjian Hibah Daerah harus lebih ekstra dalam menanganinya, terutama dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah. Mencantumkan sanksi apa saja yang diberikan apabilah penerima hibah menyalahgunakan dana hibah tersebut. Walaupun secara hukum publik telah mentukan. (2) Pemerintah harus tetap mempertahankan standar persyaratan penerima hibah dan bantuan sosial.