BIROKRASI RESPONSIF DALAM LOCAL-GOOD GOVERNANCE

• Main Author: Budi Prasetyo, Prof. Dr., Drs., M.Si
• Format: Other NonPeerReviewed
• Language: Indonesian
• Published: UNIVERSITAS AIRLANGGA 2014
• Subjects: JS Local government Municipal government
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/40086/1/gdlhub-gdl-grey-2016-prasetyobu-40490-pg.12-14-b.pdf; http://repository.unair.ac.id/40086/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Berkah reformasi politik di Indonesia yang semakin dirasakan oleh masyarakat di penjuru Indonesia adalah menguatnya desentralisasi dalam mewujudkan otonomi daerah yang seluasluasnya. Banyak kebijakan sekarang ini dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik, transparan, efektif dan bertanggung jawab terhadap masyarakatnya. Otonomi daerah menciptakan rentang kendali yang semakin pendek antara pemerintah dengan masyarakatnya sehingga banyak kebijakan yang dulunya harus menunggu petunjuk pemerintah pusat sekarang cukup diselesaikan oleh pemerintah daerah. Keuntungannya adalah terwujudnya efisiensi waktu, tenaga, anggaran dan penyelesaian masalah yang lebih sesuai dengan karakteristik daerah. Di berbagai daerah di Indonesia, prestasi pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam meningkatkan kinerja pelayanan publiknya sudah terbukti mampu meningkatkan kepuasan masyarakat sekaligus meningkatkan legitimasi pemerintah daerah. Sebagai contoh, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan program JALINKESRA (Jalan Lain Menuju Kesejahteraan Rakyat), meskipun dalam implementasi dan evaluasinya ada banyak kritik tetapi harus diakui program pembangunan yang memihak terhadap afirmasi kesejahteraan bagi masyarakat kecil tersebut membawa dampak yang luar biasa terhadap ketahanan hidup masyarakat, terutama masyarakat miskin di Jawa Timur. Hal ini mengukuhkan legitimasi Gubernur Jawa Timur sekarang ini dengan sebutan "Pakdhe Karwo" yang dimaknai sebagai sesepuh yang dianggap sebagai penyelesai masalah.