IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN LAUT DI KABUPATEN LAMONGAN

• Main Author: Roestoto Hartojo Putro, Drs., SU
• Format: Other NonPeerReviewed
• Language: Indonesian; Indonesian
• Published: UNIVERSITAS AIRLANGGA 2006
• Subjects: JS Local government Municipal government; K3289-3367 Organs of government
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/40474/1/gdlhub-gdl-res-2008-authorputr-6689-lp69_08-k.pdf; http://repository.unair.ac.id/40474/2/gdlhub-gdl-res-2008-authorputr-6689-lp69_08.pdf; http://repository.unair.ac.id/40474/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Undang-Undang Nomor 32 Tabun 2004 merupakan undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tabun 1999. Salah satu penyebab adanya penggantian ini dilakukan karena pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tabun 1999 telah memunculkan berbagai persoalan pelik terkait dengan pengelolaan sumberdaya laut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam bidang pengelolaan sumberdaya perikanan sebagai implementasi Undang-undang Nomor 32 Th. 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dilakukan di wilayah pesisir dan kelautan di Kabupaten Lamongan, sedangkan diskusi dan analisis dilakukan di Laboratorium Ilmu Adminsitrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. Sampel yang berupa informan berasal dari aparat pelaksana dan kalangan publik. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara mendalam (depth interview) dan data sekunder diambil dari pihak-pihak yang terkait, serta teknik observasi ke lokasi penelitian. Data yang terkumpul dikelompokkan dan dikategorikan dalam bentuk yang mudah dibaca, dipahami dan diinterpretasi yang pada hakekatnya merupakan upaya mencari jawaban atas permasalahan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar Peraturan Pelaksanaan di Daerah, sebagai implementasi undang-undang No. 32. Th. 2004 sudah ditetapkan dan dil;aksanakan di Kabupaten Lamongan. Demikian juga berbagai program telah dituangkan dalam Rencana Strategis (RPJM) tahun 2006 � 2010.