SISTEM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI ERA OTONOMI DAERAH
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mensinyalir kualitas pengelolaan keuangan di daerah masih buruk tecermin dari banyaknya temuan BPK atas penyimpangan di daerah. Kondisi ini disebabkan oleh kompleksitas peraturan, kurangnya SOM, buruknya koordinasi dan tidak memadainya teknologi yang digunakan. Baik bu...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Other NonPeerReviewed |
| Language: | Indonesian |
| Published: |
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2011
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://repository.unair.ac.id/40956/1/gdlhub-gdl-res-2013-aisyahheri-27648-lp16-12-s.pdf http://repository.unair.ac.id/40956/ http://lib.unair.ac.id |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Institution: | Universitas Airlangga |
| Language: | Indonesian |
| Summary: | Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mensinyalir kualitas pengelolaan keuangan di daerah masih buruk tecermin dari banyaknya temuan BPK atas penyimpangan di daerah. Kondisi ini disebabkan oleh kompleksitas peraturan, kurangnya SOM, buruknya koordinasi dan tidak memadainya teknologi yang digunakan. Baik buruknya sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah tidak lepas dari tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah (APBO) Penelitian ini bertujuan untuk menemukan Sistem pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah yang dapat meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi serta akuntabelitas dalam pengelolaan keuangan daerah . |
|---|