PARTISIPASI POLITIK WANITA DI PERKOTAAN (Studi Deskriptip di Kabupaten Sidoarjo)
Pene1itian ini merupakan penelitian kasus yang mengambil lokasi di Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Dati II Sidoarjo . Maksud diadakannya penelitian adalah untuk mencari informasi mengenai partisipasi politik wanita secara empirik. Asumsi penelitian ini adalah wanita mempunyai peranan minor dalam po 1i...
Saved in:
Main Author: | |
---|---|
Format: | Other NonPeerReviewed |
Language: | Indonesian Indonesian |
Published: |
UNIVERSITAS AIRLANGGA
1994
|
Subjects: | |
Online Access: | http://repository.unair.ac.id/41039/1/ABSTRAK.pdf http://repository.unair.ac.id/41039/8/578.%2041039.pdf http://repository.unair.ac.id/41039/ http://lib.unair.ac.id |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Institution: | Universitas Airlangga |
Language: | Indonesian Indonesian |
Summary: | Pene1itian ini merupakan penelitian kasus yang mengambil lokasi di Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Dati II Sidoarjo . Maksud diadakannya penelitian adalah untuk mencari informasi mengenai partisipasi politik wanita secara empirik. Asumsi penelitian ini adalah wanita mempunyai peranan minor dalam po 1i ty (institusi politik /pemerintahan dan organisasi sosial politik). Dari asumsi ini mendorong peneliti untuk melakukan pene1itian lebih 1anjut, apakah memang wanita tidak dapat memiliki/memegang kekuasaan, sehingga untuk berpartisipasi politik dalam arti turut serta dalam proses pembuatan keputusan atau kebijaksanaan politik secara langsung ataupun tidak, secara manifes maupun tidak tidak mungkin dilakukan oleh wanita, dan bagaimana wanita itu berapartisipasi politik. Dari data yang berhasil dikumpulkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi politik wanita dilihat dari aktivitasnya da1am pemilu, di tempat bekerja maupun dalam organisasi sosial kemasyarakatan menunjukan adalah bervariasi. Tetapi pada dasarnya wanita memandang perlu untuk berpartisipasi politik, meskipun pada awalnya dipengaruhi oleh pihak lain (mobilisasi ).Kendala-kendala struktural maupun kultural dipandang menghambat partisipasi politik wanita, sehingga wanita masih belum diyakini dan dipandang layak untuk memegang kekuasaan seperti halnya pria, kecuali mereka adalah obyek kekuasaan sekaligus pendukung utama suatu kebijakan. |
---|