PENENTANGAN INGGRIS TERKAIT KEBIJAKAN FREE MOVEMENT OF WORKERS UNI EROPA PADA PEMERINTAHAN DAVID CAMERON (2010-2015)

• Main Author: NAJIYAH RIZQI MAULIDIYAH, 071211231008
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: Indonesian; Indonesian
• Published: 2016
• Subjects: HD6350-6940.7 Trade unions. Labor unions. Workers' associations; JZ5-6530 International relations
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/41335/1/ABSTRAK.pdf; http://repository.unair.ac.id/41335/2/FIS.HI.80-16%20Mau%20p.pdf; http://repository.unair.ac.id/41335/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Skripsi ini berakar dari permasalahan Inggris yang menentang kebijakan free movement of workers EU pada masa pemerintahan David Cameron tahun 2010-2015. Hal tersebut tentunya menjadi suatu masalah karena kebijakan Inggris yang menentang kebijakan four freedoms UE yang mengatur mengenai kebebasan pergerakan barang, jasa, modal dan tenaga kerja harus dipatuhi dan diterapkan Inggris sebagai negara anggota EU. Oleh sebab itu, diperlukan penjelasan lebih lanjut terkait mengapa Inggris menentang kebijakan free movement of workers EU pada masa pemerintahan David Cameron tahun 2010-2015. Skripsi ini menelusuri latar belakang kebijakan imigrasi Inggris pada tahun 1997-2009 sebelum David Cameron menjabat sebagai PM Inggris dengan menggunakan teori asal mula pembentukan partai politik, yakni teori kelembagaan, teori situasi historis dan teori perkembangan. Dalam asal usul partai politik di Inggris, ditemukan bahwa UKIP (United Kingdom Independent Party) sebagai salah satu partai anti EU di Inggris, dibentuk karena kurang terwakilinya kepentingan suatu kelompok dalam partai politik pemerintah Inggris. Hal ini selaras dengan teori kelembagaan yang menyatakan bahwa partai politik dibentuk karena pemerintah dinilai belum mampu mewakili kepentingan suatu kelompok tertentu dalam partai politik pemerintah. Hipotesis yang diajukan penulis dalam skripsi ini adalah alasan Inggris menentang kebijakan free movement of workers EU pada masa pemerintahan David Cameron tahun 2010-2015 disebabkan power partai-partai politik anti EU di Inggris semakin menguat yang mendorong penguatan opini publik masyarakat Inggris yang skeptis terhadap EU. Euroskeptisme di Inggris telah ada semenjak tahun 1975 ketika terjadi referendum keanggotaan Inggris dalam EEC setelah keanggotaan Inggris dalam EEC berusia dua tahun dan semakin populer paska Bruges Speech of 1988 yang diutarakan oleh Margareth Tatcher. Seiring berjalannya waktu, eksistensi partai-partai politik Inggris yang skeptis terhadap EU semakin menguat, seperti UKIP yang memiliki power di Parlemen Eropa melalui 24 anggota parlemennya, walaupun partai ini tidak memiliki anggota parlemen di Parlemen Inggris. Selain itu dari aspek opini publik, berbagai permasalahan yang disebabkan migrasi warga negara EU ke Inggris, misalnya dalam pasar tenaga kerja membuat pandangan publik Inggris terhadap EU menjadi negatif. Tidak hanya itu, akses terhadap lapangan pekerjaan yang semakin sulit akibat kedatangan tenaga kerja migran EU, dapat meningkatkan resiko kemiskinan masyarakat Inggris.