MEKANISME SAFEGUARD DAN ATIGA (ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT): STUDI KASUS PERDAGANGAN GULA DI INDONESIA DAN PERDAGANGAN BUAH DI VIETNAM

• Main Author: ANGGRESTI FIRLIANITA, 071211231006
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: Indonesian; Indonesian
• Published: 2016
• Subjects: K3842-3862 Trade regulations. Control of trade practices
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/41341/1/ABSTRAK.pdf; http://repository.unair.ac.id/41341/12/FIS.HI.86-16%20Fir%20m.pdf; http://repository.unair.ac.id/41341/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Penelitian ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan mengapa permasalahan perdagangan masih sering terjadi di antara negara anggota ASEAN, sekalipun telah disepakatinya mekanisme safeguard di dalam ATIGA. Pertanyaan ini kemudian menjadi problematis mengingat ATIGA dan mekanisme safeguard merupakan mekanisme yang telah berbasis rule based, dengan ketentuan-ketentuan perdagangan yang tercantum di dalam pasal-pasalnya, memuat secara rinci terkait bentuk pengamanan perdagangan ketika terdapat sebuah permasalahan perdagangan. Kemudian berdasarkan pada tinjauan awal, maka sangat memungkinkan bahwa munculnya permasalahan baru di bidang perdagangan yang ada di antara negara anggota ASEAN, disebabkan oleh adanya budaya tawar-menawar non konfrontatif dan kerjasama informal yang ditempuh oleh negara anggota dalam menyelesaikan masalah perdagangan. Selanjutnya melalui kerangka pemikiran yang dibentuk oleh konsep komunitas, konsep rule based dan teori materialis historis, maka hasil penelitian yang diperoleh untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah permasalahan perdagangan muncul sebagai akibat dari diterapkannya budaya tawar-menawar non konfrontatif dan kerjasama informal di antara negara ASEAN. Namun munculnya budaya tawar-menawar non konfrontatif dan kerjasama informal ini bukan diakibatkan karena adanya kecenderungan negara anggota untuk tidak menjadikan safeguard sebagai dasar utama penyelesaian masalah perdagangan, melainkan disebabkan karena masih adanya celah di dalam peraturan ATIGA dan ketidaksiapan beberapa elemen negara untuk melaksanakan mekanisme safeguard.