PEMANFAATAN JASA PENGACARA OLEH PENCARI KEADILAN DALAM PROSES PENANGANAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA

• Main Author: BASUKI REKSO WIBOWO, SH.,MS
• Format: Other NonPeerReviewed
• Language: Indonesian; Indonesian
• Published: Universitas Airlangga 1993
• Subjects: K Law (General); K115-130 The legal profession; K2100-2385 Courts. Procedure
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/41964/1/gdlhub-gdl-res-2014-wibowobasu-32049-full.pdf; http://repository.unair.ac.id/41964/2/gdlhub-gdl-res-2014-wibowobasu-32049-3.ring-.pdf; http://repository.unair.ac.id/41964/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran deskriptif tentang hak dan kewajiban timbal balik yang timbul sebagai akibat adanya perjanjian pemberian kuasa antara pengacara dengan client selaku pencari keadilan. Selain daripada itu, penelitian juga dimaksudkan pula untuk mendapatkan gambaran deskriptif perihal intensitas penggunaan jasa pengacara oleh pencari keailan dalam proses penanganan perkara perdata di Pengadilan Negeri Surabaya antara tahun 1988 s/d 1990. Metodologi penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan maupun studi documenter. Selain mengadakan telaah terhadap berbagai bahan bacaan yang terkait dengan masalah dan tujuan penelitian, pula dilakukan penelusuran dan interpretasi terhadap dokumen-dokumen pengadilan, khususnya di Pengadilan Negeri Surabaya, antara tahun 1988 s/d 1990. Adapun pemilihan lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Surabaya dengan alas an, bahwa sebagai pengadilan negeri kelas I, yang berada di Ibukota propinsi, memiliki jumlah serta variasi perkara (perdata) yang lebih banyak dan beragam dibandingkan dengan pengadilan-pengadilan negeri lain di Jawa Timur. Dimaksudkan data yang diperoleh, cukup representative untuk menggambarkan keadaan pada umumnya di Jawa Timur. Data yang diperoleh kemudian dianalisis serta diinterpretasi, sehingga mampu menyajikan gambaran bahwa jumlah pekara perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya tahun 1988 s/d 1990 hampir sebagian besar (± 95%) berbentuk gugatan, sedangkan perbandingan antara yang menggunakan dan tidak menggunakan jasa pengacara hampir seimbang (± 50 %). Hal ini mencerminkan bahwa kesadaran akan arti penting profesi pengacara di kalangan pencari keadilan sudah cukup tinggi. Adapun tentang hak dan kewajiban timbale balik yang timbul sebagai akibat adanya perjanjian pemberian kuasa antara pengacara dengan clientnya, selain telah diatur secara umum dalam peraturan perundang-undangan (B.W.), juga terdapat dalam kode etik profesi pengacara, serta kadang pula diperjanjikan secara khusus di antara mereka.