EVALUASI PELAKSANAAN SISTEM ELECTRONIC DATA INTERCHANGE (EDI) DI PELABUHAN TANJUNG PERAK SURABAYA

Krisis moneter yang me1anda Indonesia, salah satu penyebabnya adalah kecilnya cadangan devisa negara. Upaya pemerintah untuk meningkatkan devisa dengan jalan mencari bantuan dari International Monetary Fund (IMF) haruslah dipandang sebagai jalan keluar jangka pendek. Dalam jangka panjang, usaha untu...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Koesrianti, SH. L.L.Hum.
Format: Other NonPeerReviewed
Language:Indonesian
Indonesian
Published: LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 1999
Subjects:
Online Access:http://repository.unair.ac.id/42367/1/gdlhub-gdl-res-2014-koesrianti-32799-3.RINGKASAN.pdf
http://repository.unair.ac.id/42367/2/gdlhub-gdl-res-2014-koesrianti-32799-1.FULLTEXT.pdf
http://repository.unair.ac.id/42367/
http://lib.unair.ac.id
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Institution: Universitas Airlangga
Language: Indonesian
Indonesian
Description
Summary:Krisis moneter yang me1anda Indonesia, salah satu penyebabnya adalah kecilnya cadangan devisa negara. Upaya pemerintah untuk meningkatkan devisa dengan jalan mencari bantuan dari International Monetary Fund (IMF) haruslah dipandang sebagai jalan keluar jangka pendek. Dalam jangka panjang, usaha untuk meningkatkan cadangan devisa harus didukung oleh kegiatan ekspor. Oleh karena itu, kegiatan ekspor harus digalakkan. Berkait dengan hal tersebut, maka pelabuhan, khususnya jasa pelayanan kepabeanan yang berada di pelabuhan, memegang peranan penting untuk menjamin kelancaran arus barang. Sebagai salah satu usaha untuk memperlancar arus barang di pelabuhan diterapkan sistem Electronic Data Interchange ( EDI ). Sistem ini diharapkan dapat menggantikan secara berangsur-angsur Bill of Lading (Cognosement). Sistem EDI ini akan diterapkan diseluruh Indonesia dengan proyek percontohan yang dimulai di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Sebagai suatu sistem yang baru, tentu terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Sistem yang masih dipakai, Bill of Lading adalah merupakan tanda bukti pengangkutan barang yang bersifat tertulis. Sedangkan sistem ED! sebagai sistem yang baru merupakan suatu paperless system yaitu suatu sistem yang tidak mempergunakan kertas sebagai sarana melainkan menggunakan alat elektronik (komputer). Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apakah yang menjadi kendalafhambatan dalam pelaksanaan sistem EDI di Kantor Bea dan Cukai pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Untuk menjawab permasalahan itu, maka di dalam penelitian ini digunakan metode penelitian studi kepustakaan dan wawancana. Studi kepustakaan disini maksudnya adalah mencari teori-teori, pendapat-pendapat para saIjana dan istilah-istilah yang sering digunakan dalam pembahasan mengenai perdagangan intemasional dan sistem EDI, khususnya tentang masalah yang berkait dengan hukumnya. Wawancara dilakukan dengan para pihak yang terlibat langsung dengan kegiatan ekspor-impor, khususnya mereka yang menjadi pelaksana dan peserta pilot project pelaksanaan sistem ED! di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, mereka itu adalah : a, Masyarakat pengguna jasa pelabuhan Tanjung Pcrak Surabaya yang khusus memakai sistem ED1; b, Petugas pelaksana sistem ED! di Kantor Inspeksi Bea dan Cukai (KIBC) Tanjung Perak Surabaya; c. PT. EDI Indonesia divisi Surabaya. Dad data yang diperoleh di lapangan tersebut, kemudian dipelajari dan diperbandingkan dengan yang ada di dalam teori danJatau praktek yang adaldipergunakan di negara lain selama ini. Dari hal tersebut dapat ditarik kesimpulan dan suatu evaluasi mengenai praktek pelaksanaan sistcm EDI di KIBC Tanjung Perak Surabaya. Hasil penclitian menunjukkan bahwa meskipun biaya operasional untuk penerapan sistem ini cukup besar yailu rata-rata sebcsar Rp, 4 juta per bulan, namun pelaksanaan sistem ini belum optima1, Dari 67 perusahaan yang ikut pilot project penerapan sistem ED! hanya 31 perusahaan yang mempunyai status data Aktif maksudnya perusahaan-perusahaan ini telah aktif mengirimkan dataldokumen kepabeanan perusahaannya dengan memakai sistem EDI kepada KIBC. Kemudian 7 perusahaan mempunyai status data see maksudnya pengiriman dataldokumcn kepabeanan perusahaan tersebut masih dalam pcmantauan KIBC, Sedangkan 29 perusahaan, status datanya masih none artinya perusahaan-perusahaan ini tidaklbclum mengirimkan datanya dengan fasilitas EDI seOOgai gantinya mereka menggunakan jasa Perusahaan Pcngurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), yaitu perusahaan yang mengurusi impor barang milik perusahaanJorang lain. Meskipun penerapan sistem EDI ini belum murni paperless system karen a masih menyertakan dokumen kertas lain (B/L) namun sistem ini merupakan sistem yang efektif dan efisien. Dengan sislem EDI, importir dapal mencek atau memerintahkan transfer atau pemindahan barang-barang impornya lewa! sambungan komputer di kantornya, tanpa harns kontak langsung dengan aparat Bea dan Cukai di lapangan. Dengan sistem ini hanya butuh waktu 4 jam untuk pengurusan dokumen kepabeanan, sebelumnya butuh waktu 3 hari. Sehingga hal ini akan dapat mcmpercepat kelanearan arns barang dan dokumen di KIBC Tanjung Perak Surabaya yang per harinya terdapat 30 -40 PIB (pembcritahuan Impor Barang) atau 1300 PIB per bulan. Sistem ini dapat mengurangi biaya sewa gudang, karena SPPB (Surat pemberitahuan Pengeluaran Barang) cepat keluar bahkan SPPB ini dapat langsung dicetak/diprint di komputer Kantor perusahaan yang bersangkutan, dan pcrusahaan bisa langsung mengambil barangnya di gudang. Pemakaian sistem ED] ini, juga akan menghindari human error dalam pemasukan data, karena pertukaran dataldokumen semuanya dilakukan secara Computerized yaitu antar aplikasi komputer-antar perusahaan dengan menggunakan standard tcrtentu yang disepakati bersama. Adapun kendala-kendala yang dijumpai di dalam penerapan sistcm ini adalah: a. Kendala tcknis, yaitu yang bcrhubungan dengan pentransferan data lewat komputer, fasilitas telcpon dan biaya untuk pengadaan perangkat komputer; b. Tcrbatasnya pihak Bank yang memakai program EDI ini; c. Belum ada aturan hukum yang mengatur mengenai pemakaian sistem ED! ini. Sedangkan kendala proscdural relatif tidak ada karen a semua perusahaan pengguna jasa pelayanan program EDI mendapat perlakuan yang sarna. Sistem EDI ini dapat mengurangi praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) khususnya yang berkait dengan pengurusan PIB (Pemberitahuan Impor Barang) karena dengan sistem ini antara pengguna jasa sistem PIB -ED! dengan petugas Kille tidak perlu bertatap Iangsung. Namun masih terdapat peluang terjadlnya KKN wluar bidang PIB -EDI, yaltu yang berkait dengan pengurusan dolrumen kepabeanan kepelabuhan lainnya.