Lembaga Keberatan dan Banding Administrasi Dalam Sistem Perizinan Lingkungan

• Main Authors: Himawan Estu Bagijo, S.H, Liliek Pudji Astuti, S.H
• Format: Other NonPeerReviewed
• Language: Indonesian; Indonesian
• Published: Universitas Airlangga 1994
• Subjects: K3400-3431 Administrative law
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/42414/1/gdlhub-gdl-res-2014-bagijohima-32828-3.ringk-n.pdf; http://repository.unair.ac.id/42414/2/gdlhub-gdl-res-2014-bagijohima-32828-11full.pdf; http://repository.unair.ac.id/42414/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang UULH, Pasal 6 mengatur tentang Hak Peran Serta Maeyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan. WuJud Peran 6erta Masyarakat tersebut diatur dalam sistem perizinan lingkungan. Peran serta tersebut dapat. berbentuk saran dan pemiltirannya atas suattl rencana kegiatan yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan, keberatan atas suatu rencana kegiatan yang telah diputuskan atau melakukan banding administraai kepada pejabat atasan pembuat keputusan. Dengan instrumen t.ereebut, maka keputusan yang dltetapkan oleh pemerintah atas suatu permohonan izin diharapkan telah mempertimbangkan kepentingan semua pihak (baik manusia maupun lingkungan alamnya). Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang dapat disajikan adalah : Peraturan apa saja di Jawa Timur yang menjadi dasar hukum pelaksanaan sietem perizinan ?; Peraturan perizinan apa saja yang ada di Jawa Timur yang mengatur prosedur peran eerta (inspraakl dan banding administrasi ?; Apakah pengat,uran prosedur peran serta (inspraak) dan banding admlnietraei dalam peraturan perizinan tersebut sesuai dengan asae hukum yang berlaku dalam ajaran insprak ?