POLA PEMBAGIAN KEUNTUNGAN DAN MATA RANTAI PEMASARAN PRODUK UNGGULAN DESA : KASUS PRODUK UNGGULAN DI SEKTOR PERTANIAN

• Main Author: Suko Widodo, Drs
• Format: Other NonPeerReviewed
• Language: Indonesian; Indonesian
• Published: UNIVERSITAS AIRLANGGA 1996
• Subjects: HD8039 By industry or trade
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/43816/1/gdlhub-gdl-res-2014-widodosuko-35311-2.-ringk--.pdf; http://repository.unair.ac.id/43816/2/38.pdf; http://repository.unair.ac.id/43816/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Penelitian ini pada dasarnya merupakan penelitian yang mencoba mengkaji salah satu aspek dari program Gerakan kembali ke Desa (GKD), yakni tentang pembaqian keuntunqan dan mata rantai pemasaran produk unggulan komoditas pertanian di pedesaan, khususnya apel Malang. Sampai batas tertentu, penelitian ini telah berhasll mengungkap bahwa sebagai salah satu produk unggulan desa, keberadaan komoditi apel ternyata belun memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat desa lokal. Dengan kekuatan modal dan jaringan pemasaran yang dimiliki, serta karena ditambah dengan sifat komoditi apel itu sendiri yang rentan waktu, maka posisi bargaining pedagang perantara atau tengkulak cenderung lebih kuat khususnya dalam proses penentuan harga. Beberapa saran yanq dapat dikemukakan di sini untuk lebih mengangkat agar apel tetap bias menjadi komoditi unggulan dan sekaligus fungsional dalam rangka membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa lokal adalah: (1) Mengefektifkan fungsi dan peran KUD agar lebih optimal membantu masyarakat desa memasarkan hasil produksinya atau membangun lembaga baru --seperti pusat grosir--yang fungsional bagi masyarakat lokal, (2) Pemerintah Daerah hendaknya melakukan intervensi dalam rangka mencegah penetrasi modal dari kota yang terlalu merugikan penduduk lokal, (3) Pemerintah hendaknya membantu masyarakat lokal di bidang permodalan dengan bunga yang memadai agar kemungkinan mereka untuk mengembangkan usaha bisa lebih besar, dan (4) Agar keuntungan yang diperoleh dari pengembangan sektor perkebunan apel tidak semata-mata atau terlalu banyak dinikmati pengusaha dari kota, hendaknya Pemerintan Daerah menaruh perhatian tentang standart upah buruh perkebunan apakah sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak.