PERAN BADAN PENYELENGGARA DALAM PEMERATAAN KESEHATAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM JPKM

• Main Author: DWI WAHYUNINGTYAS, 079414528
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: Indonesian
• Published: 2001
• Subjects: HV40-69 Social service. Social work. Charity organization and practice; RA421-790.95 Public health. Hygiene. Preventive medicine
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/46210/1/KK%20FIS%20AN%2003%2001%20Wah%20p.pdf; http://repository.unair.ac.id/46210/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Pada awal tahun 1997 Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya mengalami krisis ekonomi yang sedemikian hebat dimana pada waktu itu inflasi meningkat sampai mencapai hampir 60%. Demikian pula disektor biaya kesehatan, dimana justru mengalami peningkatan diatas inflasi disektor ekonomi. Sehingga pada waktu itu banyak masyarakat kita yang mengalami kekurangan makanan dan menurunnya derajat kesebatan masyarakat secara drastis. Oleh karena itu maka pemerintah mulai menggalakkan lagi program kesehatan. yang selama ini tidak mendapat perbatian. Program tersebut adalah JPKM (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat). Dimana dengan program ini maka pemerataan pelayanan kesehatan dasar secara pari purna dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat disemua lapisan. Pembayarannya melalui sistem asuransi. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif yang berusaha untuk menggambarkan bagaimana peran Bapel dalam pelaksanaan program JPKM diKota Surabaya dan Faktor-faktor apa yang mempengaruhinya. Dimana data dalam penelitian ini dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan sumber data diperoleh melalui wawancara dengan informan yang dipilih secara snow ball dan dengan studi dokumentasi. Penelitian dilapangan dilakukan selama 3 bulan. Dimana dalam penelitian ini akhirnya diketahui bahwa dalam pelaksanaan dilapangan program JPKM ini ada 2 pelaksana yaitu oleh pihak Pemerintah dan pihak Swasta. Sedangkan yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah pelasanaan JPKM yang dipegang oleh swasta. Dilapangan diketahui pula bahwa program JPKM ini pemerintah masih setengah hati dalam melaksanakannya, hal itu terlihat sampai dengan saat ini masih belum adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur Tentang Pelaksanaan program JPKM, sehingga ada dualisme dalam pengembangan pelaksanaan sistem pembiayaan biaya kesehatan melalui pembiayaan praupaya : menggut;takan prinsip asuransi dengan dasar pertanggung kerugian prinsip pemeliharaan kesebatan terkendali. Permasalahan kedua, yaitu masib adanya pertentangan tentang misi pihak pelaksana yaitu sebagai organisasi swasta dengan misi sosial yang sangat bertolak belakang, karena disatu 8isi dia harus mengatamakan pengabdian di masyarakat, sedangkan di satu sisi dia harus mengembalikan modal (ROI) atau profit oriented.