KONFLIK PERTANAHAN PERKOTAAN MILITER DENGAN MASYARAKAT: STUDI KASUS KODAM V BRAWIJAYA DENGAN WARGA GUNUNG SARI DI SURABAYA
Konflik pertanahan sering kali terjadi karena adanya sebuah benturan kepentingan antara siapa dengan siapa. Sadar akan pentingnya tanah untuk tempat tinggal atau kepentingan lainnya menyebabkan tanah yang tidak jelas kepemilikannya diperebutkan bahkan ada yang sudah jelas kepemilikannya punmasih ada...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Theses and Dissertations NonPeerReviewed |
| Language: | Indonesian Indonesian |
| Published: |
2016
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://repository.unair.ac.id/46320/1/ABSTRAK.pdf http://repository.unair.ac.id/46320/2/KONFLIK%201%20PERTANAHAN%20PERKOTAAN%20MILITER%20DENGAN%20MASYARAKAT%20%28Repaired%29.pdf http://repository.unair.ac.id/46320/ http://lib.unair.ac.id |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Institution: | Universitas Airlangga |
| Language: | Indonesian Indonesian |
| Summary: | Konflik pertanahan sering kali terjadi karena adanya sebuah benturan kepentingan antara siapa dengan siapa. Sadar akan pentingnya tanah untuk tempat tinggal atau kepentingan lainnya menyebabkan tanah yang tidak jelas kepemilikannya diperebutkan bahkan ada yang sudah jelas kepemilikannya punmasih ada yang diperebutkan.dari sudut pandang politik, latar belakan dan pola interaksi kepentingan menjadi sangat menarik untuk diteliti. Dimana adanya stakeholder yaitu state yang diwakilkan oleh TNI AD, economic state yaitu pengusaha dan civil society yaitu masyarakat.
Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi kasus ini ialah menggunakan metode penelitian kualitatif atau wawancara, dengan tujuan memudahkan penukis agar dapat memperoleh data. Dalam hal ini penulis menggunakan teori konflik sosial, konflik pertanahan, dan politik pertanahan sebagai pegangan untuk membongkar dan mengidentifikasi permasalahan konflik pertanahan di kawasan Lahan Gunung Sari di Kota Surabaya.kerumitan Penulis dalam hal jni melihat adanya berbagai aspek dalam bidang ilmu politik, yang pertama aspek konflik dan proses politik yaitu tahap koalisi, yang kedua aspek kekuasaan, yang ketiga aspek legitimasi. Dimana legitimasi sebuah institusi negara atau pembuat keputusan politik menjadi penting dalam proses penyelenggaraan negara. |
|---|