PENERAPAN PSAK NO. 45 TENTANG PELAPORAN KEUANGAN ORGANISASI NIRLABA DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN YAYASAN LEMBAGA KARYA DHARMA

• Main Author: VALERIA CRISTINE MAYASARI, 049715694
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: Indonesian
• Published: 2004
• Subjects: HG1811-2351 Special classes of banks and financial institutions; LB2337.2-2340.8 Student financial aid
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/46500/1/A%2094-05%20May%20p.pdf; http://repository.unair.ac.id/46500/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Keberadaan yayasan di Indonesia sudah diakui sejak zaman kolonial. Berbagai macam yayasan dan karakteristiknya dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengatasnamakan organisasi nirlaba, ternyata banyak sekali yayasan yang keluar dari jalumya. Untuk mengantisipasi hal ini maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang yayasan, dengan tujuan menempatkan kembali yayasan pada porsi dan kedudukannya semula. Dalam masa keterbukaan Int, yayasan dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan dana operasionalnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Selama ini tiap-tiap yayasan mempunyai berbagai macam versi dalam menerbitkan laporan keuangannya, sehingga menimbulkan berbagai macam persepsi dan tidak mudah diperbandingkan. Atas dasar tesebut lAI menerbitkan suatu standar pelaporan keuangan organisasi nirlaba agar pelaporan pengelolaan dana baik kepada pihak intern, penyumbang maupun kreditur dapat menjadi lebih mudah dipahami, memiliki relevansi dan daya banding yang tinggi. Laporan keuangan tersebut bukan hanya berisi informasi keuangan saja namun juga mencakup informasi non keuangan. . Subyek penelitian adalah organisasi nirlaba yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan dan kesehatan yaitu Yayasan Lembaga karya Dharma yang berkedudukan di jalan Tunggorono NO.4 Surabaya. Yayasan ini sesuai dengan sasaran penerapan PSAK 1',1 0 . 45 dengan karakteristik bahwa sumber daya berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkanpengembalian manfaat ekonomi, menghasilkan barang atau jasa tanpa bertujuan memupuk 1 aba, serta tidak memiliki kepemilikan. Karakteristik ini juga sesuai dengan Undang-undang No. 16 Tahun 200 I tentang yayasan yang meskipun tidak s,~cara langsung namun mengelompokkan yayasan sebagai salah satu bentuk organisasi nirlaba. Selama ini Yayasan Lembaga Karya Dharma sudah secara teratur membuat laporan keuangan yang berupa Neraca dan Laba Rugi, dari ~ini terlihat ketidaksesuaian antara tujuan organisasi dengan pelaporan keuangan. Dengan menerapkan PSAK 'No. 45 yang mengatur pelaporan keuangan organisasi nirlaba menjadi Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, dan Laporan Arus Kas akan terlihat bahwa iaporan yang disusun sesuai dengan tujuan organisasi serta memiliki kelebihan-kelebihan yang sesuai dengan ciri khas sebuah organisasi nirlaba.