KEBIJAKAN LUAR NEGERI AUSTRALIA PASCA REFERENDUM 30 AGUSTUS 1999 BERKAITAN DENGAN TIMOR TIMUR MERDEKA (ANALISIS WACANA TEKS PIDATO PM JOHN HOWARD DAN MENLU ALEXANDER DOWNER)

• Main Author: Fathurrochman AI Aziz, 079514807
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: Indonesian
• Published: 2002
• Subjects: JZ5-6530 International relations
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/46522/7/HI%2018-02%20Azi%20k.pdf; http://repository.unair.ac.id/46522/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Perubahan kebijakan luar negeri Australia dilatarbelakangi oleh adanya perubahan transisional dalam sistem politik Indonesia yang salah satunya memunculkan tuntutan rakyat Timor Timur yang menginginkan otonomi yang diperluas diterapkan di wilayah tersebut. Kebijakan luar negeri Australia khususnya dalam hal status Timor Timur pada awalnya adalah mengakui kedaulatan Indonesia atas Timor Timur namun pada prosesnya pemerintahan Australia juga tetap mengusahakan referendum bagi rakyat Timor Timur. Dua sikap ini yang selalu menjadi wacana penting dalam kebijakan luar negeri Australia khususnya terkait dengan Timor Timur. Pada awal pengintegrasiannya ke dalam wilayah Indonesia wacana pengakuan kedaulatan Indonesia terhadap Timor Timur lebih mendominasi karena konteks situasi yang sangat mendukung wacana tersebut, namun sebaliknya, wacana perlunya diadakan referendum bagi rakyat Timor Timur menguat kembali ketika Rezim Orde Baru yang berkuasa runtuh dan hal ini yang mendorong tinjauan kembali dalam kebijakan luar negeri Australia mengenai Timor Timur.