ANALISIS SYARAT KEADILAN DALAM PEMUNGUTAN PAJAK PADA USAHA JASA KONSTRUKSI : STUDI PADA PT "X" DI SURABAVA (SUATU TINJAUAN TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 140 TAHUN 2000)

• Main Author: DWl SETIO UTOMO, 049822145 E
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: Indonesian
• Published: 2002
• Subjects: HJ4113-4601 Property tax
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/46724/7/A%20105-03%20UTO%20A.pdf; http://repository.unair.ac.id/46724/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat dominan saat ini dalam mendukung pembiayaan pembanguna nasionaL Sebagai tumpuan utama bagi sumber penerimaan negara , pajak memerlukan sllatu penanganan yang baik dan sistematis , sehingga keberadaan pajak dapat mudah diterima dan ditaati o!eh semua wajib pajak. Untuk mendukung semua itu , diperlukan suatu peraturan perpajakan yang memenuhi persyaratan pemungutan pajak, sehingga dalam pelaksanaan peraturan perpajakan tcrsebut tidak menemui kesulitan dan dapat diterima oleh semlla lapisan masyrakat. Salah salu persy'aratan pemungutan pajak adalah syarat keadilan. Dalam rangka pemenuhan syarat keadilan tersebut , maka penyusunan Undang-undang pajak harus memenuhi tiga syaral yaitu equahty atau kesamaan, certainly atau kepastian hukum dan convenience ujj?aymenl , Salah satu peraturan perpajakan yang memerlukan syarat keadilan dalam pelaksanaannya adalah peraturan perpajakan yang berkaitan dengan usaha jasa konstruksi. Penerapan Pajak Penghasilan atas jasa konstruksi yang bersifat final cenderung memgikan perusahaan yang mempunyai peredaran usaha yang keei!, karena perusahaan tersebut haTUs membayar pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang mempunyai peredaran usaha yang !ebih besar. PT X yang mempunyai peredaran usah~ yang relatif kecil harus membayar Pajak Penghasilan yang lebih besar dibandingkan perusahaan lain yang mempunyai peredaran usaha yang lebih besar. Dalarn hal int berarti , bahwa penerapan peraturan Pajak Penghasi!an atas jasa konstruksi yang bersifat final kurang rnemenuhi syarat keadilan. Sehingga pedu dilakukan peninjauan kern bali terhadap peraturan tersebut.