PERILAKU POLITIK MASYARAKAT PERKOTAAN DALAM MENYIKAPI KEPEMIMPINAN WALIKOTA (KASUS PRO -KONTRA KELOMPOK-KELOMPOK MASYARAKAT DAN ANGGOTA DPRD KOTA SURABAYA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA SURABAYA PERIODE 2000•2OGS SAMPAI DENGAN PELENGSERANNYA DI TAHUN 2002)

• Main Author: AGUS SUDARTO, 079615104
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: Indonesian
• Published: 2002
• Subjects: J Political Science
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/47185/1/KK%20FIS%20P%2021-02%20SUD%20P%20079615104.pdf; http://repository.unair.ac.id/47185/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

PERILAKU POLITIK MASYARAKAT PERKOTAAN DALAi\1 MENYIKAPI KEPEMIMPINAN WALIKOTA (Kasus Pro -Kontra KeJompok-kelompok Masyarnkat di dalam Pemilihan sampai dengan Pelengseran Walikota Surabaya Periode 2000-2005) Pemilihan Walikota Surabaya periode 2000-2005 yang berlangsung di Era Reformasi menyebabkan munculnya 2 kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan berbeda dalam menyikapi kepemimpinan Sunarto Sumoprawiro. Mereka adalah kelompok masyarakat yang mendukung (pro) dan kelompok mayarakal yang menoJak (kontra) kepemiropinan Sunarto Sumoprawiro, Hal yang sarna juga teIjadi di kalangan anggota DPRD Kola Surabaya yang tentunya disebabkan oleh beberapa faktor yang mendukung munculnya fenomena tersebut. Namun pada akhimya, mereka mengalami pergeseran dukungan terhadap Sunarto Sumoprawiro pada masa pelengseran walikota, baik dari pro ke kontra maupun sebaliknya, sehingga sangat menarik untuk diteliti, Penelitian ini bertujuan (l) untuk mengidentifikasi keJompok-kelompok masyarakat dan anggota dewan yang Pro-Kontra terhadap kcpemimpinan Sunarto Sumoprawiro, (2) untuk menggambarkan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya Pro-Kontra terhadap Sunarto Sumoprawiro dan (3) untuk menggambarkan pergeseran dukungan yang tetjadi terhadap Sunarto Sumoprawiro, Teori-leori yang dipakai dalam penelitian ini adalah dari teon-teori ilmu politik, yaitu tentang demokrasi, penlaku politik. keloITlpok kepentingan dan rekruitmen politik. Dalam penelitian ini, yang menjadi sampel (informan) adalah anggota dari beberapa kelumpok-kelompok masyarakat yang terlibat dalam aksi pro-kontra tersebut serta beberapa anggota DPRD Kota Surabaya. Dan, penentuan sampel dilakukan secara purposive (purposive sampling). Kemudian teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dari sura! kabar dan wawancara dengan kuesioner terbuka, Teknis analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan interpretasi data secara narntif. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa kelompok-kelompok masyarakat yang pro disebabkan oleh karena menjalankan iustruksi partai, menganggap Cak Narto telah terpilih melalui kineIja dewan yang sah dan prosedural serta keinginan mewujudkan Surabaya yang antan di bawah kepemimpinan Sunarto, Sedangkan bagi yang kontra menganggap Cak Narto gagal dalam kepemimpinarmya pada periode sebelurnnya dan sudah saatnya sipil diberi kesempatan untuk menjadi pemiropin. Apabiia dilihat dari pendapat anggota dewan maka mereka yang pro menganggap pengalaman kepemimpinan Cak Narto daIam periode sebelurnnya masih diperlukan untuk memiropin kembali Kota Surabaya, di samping juga karena I:hl.'tor menjalankan iustruksi partai Dan bagi yang kontra menganggap sudah bukan eranya Iagi militer untuk memimpin seiring dengan Orde Reformasi, Dari sini dapat digambarkan pergeseran dukungan yang terjadi terhadap Sunarto pada masa pelengserannya karena faktor kesehatan Cak Narto dan terbengkalainya kiuerja Pemkot. Dari hasil penelitian ini, maka saran yang munenl adalah, demokratisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemegara pada intinya merupakan check and balance dari posisi masyarakat yang sangat penting dimana: 1. Pemimpin dipilih oleh mayoritas masyarakat, baik secarn Jangsung maupun melalni lembaga perwakiIan, 2. Pemimpin bisa dikontrol oleh masyarakat, baik secara Iangsung maupun melalui lembaga perwakilan. Jadi, masyarakat benar-benar memiliki hak dan power untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan yang dilaksanakan oleh rezim yang sedang berkuasa, baik melalui Jembaga perwakilan maupun secara Jangsung. Dalam pemilihan pemimpin masyarakat yang merupakan pejabat pub\ik hendaknya dilakukan melalui rekrutmen polilik terbuka, dimana rekrutmen itu terbuka bagi seluruh warga negara. Seluruh warga negara tanpa terkecuali mempunyai kesempatan yang sama untuk direkrut apabila yang bersangkutan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Sctiap warga negara yang mempunyai bakat, mempunyai kesempatan yang sarna untuk menduduki jabatan politik maupun jabatan pemerintahan. Di samping itu, partisipasi politik warga negara diharapkan lebih terbuka dan tanpa adanya tekanan dan rezim yang sedang berkuasa untuk dapat menghasilkan seorang pemimpin yang benar-benar dikehendaki oleh mayoritas warga masyarakat agar tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan yang nantinya berimbas pula pada kehidupan masyarakat sendiri