PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA SURABAYA
Atas adanya suatu pelanggaran terhadap peraturan daerah terutarna yang menangani masalah pedagang kaki lima, ada sanksi-sanksi dalam hukum administrasi bersifat khas yang antara lain : bestuurdwang (paksaan pemerintah), penarikan kembali keputusanJketetapan yang menguntungkan, pengenaan denda admini...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Theses and Dissertations NonPeerReviewed |
| Language: | Indonesian |
| Published: |
2003
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://repository.unair.ac.id/47559/1/KK%20AN%2013-03%20ANT%20P.pdf http://repository.unair.ac.id/47559/ http://lib.unair.ac.id |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Institution: | Universitas Airlangga |
| Language: | Indonesian |
| Summary: | Atas adanya suatu pelanggaran terhadap peraturan daerah terutarna yang menangani masalah pedagang kaki lima, ada sanksi-sanksi dalam hukum administrasi bersifat khas yang antara lain : bestuurdwang (paksaan pemerintah), penarikan kembali keputusanJketetapan yang menguntungkan, pengenaan denda administrasi, pengenaan uang paksa oleh pemerintah (dwangsom). Cara yang dipakai dalam rangka penertiban bagi pedagang kaki lima merupakan tindakan paksaan pemerintah ( bestuurdwang ) sebagai tindakan yang nyata dari penguasa ( Pemerintah Kota Surabaya ) guna mengakhiri keadaan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, terutama dalam melaksanakan pasal 2 ayat ( 1 ) Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Surabaya Nomor lO Tahun 1987 yang kewenangan oleh Walikota melalui perangkat pemerintahan dalam pelaksanaannya. Penertiban yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya sendiri sebagai perangkat yang mengatur pelaksanaan pengaturan usaha pedagang kaki lima dan atas saran dari masyarakat ( inspraak ) sebagai pihak yang merasakan langsung akibat adanya suatu pedagang kaki lima yang ditujukan kepada Pemerintahg Kota. |
|---|