PERAN BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPA) DAlAM MEMBANTU PEREKONOMIAN MASYARAKAT GOlONGAN EKONOMI lEMAH DAN USAHA KECIL (STUDI TENTANG PERAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KREDIT USAHA RAKYAT KECIL JAWA TIMUR DALAM MEMBANTU PEREKONOMIAN MASYARAKAT GOLONGAN EKONOMI LEMAH DAN USAHA KEClL DI KECAMATAN RUNGKUT SURABAYA)

• Main Author: AGUNG YULIANTO, 079615310
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: Indonesian
• Published: 2001
• Subjects: H Social Sciences; HG1501-3550 Banking
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/48396/1/FIS%20AN%2007-01.YUL%20P.pdf; http://repository.unair.ac.id/48396/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

ABSTRAKSI Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai salah satu jenis bank menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dihadirkan untuk penyediaan pelayanan perbankan bagi masyarakat menengah ke bawah (masyarakat golongan ekonomi lemah dan usaha kecil) yang ada di pedesaan dan perkotaan. Dalam pelaksanaan kegiatannya mendasarkan pada Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia NO.32/35IKEPIDIR (Tanggal 12 Mei 1999) tentang Bank Perkreditan Rakyat. Sebagai lembaga keuangan Bank, se1ain menyediakan pelayanan perbankan bagi masyarakat menengah ke bawah, juga membawa misi pemerintah dalam upaya pemerataan pembangunan dan pemerataan pendapatan bagi masyarakat bawah melalui mobilisasi penghimpunan dana masyarakat dan disalurkan kembali untuk kegiatan masyarakat serta tujuan untuk menggerakkan potensi ekonomi daerah. Banyak faktor yang mempengaruhi pada pelaksanaan kegiatan operasional BPR maupun keberadaannya bagi masyarakat sekitamya, seperti: image/persepsi masyarakat yang dirasakan kurang menguntungkan seperti kurang tahunya masyarakatterhadap keberadaaan BPR yang memeberikan pinjaman dana pada masyarakat menengah ke bawah dan juga menerima tabungan masyarakat, karena tingkat sosialisasi yang kurang oleh pemerintah sebagai pembuat kebijaksanaan dan terkesan kurang didukung dengan kebijakan-kebijakan yang mengarah pada kelompok sasaran yang menjadi tujuan pelaksanaan dari kebijaksanaan tersebut. Kebijaksanaan dari pemerintah yang tertuju pada masyarakat golongan ekonomi lemah dan usaha kecil melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan kurang memanfaatkan atas keberadaan BPR yang sebenamya lebih banyak mengenali kondisi masyarakat tersebut, keraguan pemerintah maupun masyarakat terhadap kemampuan BPR dalam penyediaan pelayanan perbankan tersebut, akibat sumber daya manusia sebagai pelaksanannya dan tingkat profesionalitasnya yang diragukan karena dianggap hanya sebagai bank kecil dengan tingkat mobilitas dan kegiatannya yang kecil pula. Dari fenomena tersebut, mendasari permasalahan yang kami teliti yaitu bagaimana peran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kredit Usaha Rakyat Kecil Jawa Timur dalam membantu perekonomian masyarakat golongan ekonomi lemah dan usaha kecil di Kecamatan Rungkut serta faktor-faktor yang memepengaruhi terhadap pelaksanaan peran tersebut me1alui kebijakan perkreditan yang dilaksanakan dalam pelayanan perbankan bagi masyarakat menengah ke bawah. Untuk menjawab pertanyaan diatas kami gunakan kerangka pemikiran dengan berlandaskan pada peran yang dibawakan dan dalam pe1aksanaan implementasinya. Penelitian ini bertipe deskriptif, untuk menggambarkan peran BPR melalui pelakanaan kebijaksanaan perkreditan perbankan, dengan informan yang diambil secara "purposive" yang berpedoman pada "guide interview" untuk dianalisis secara kualitatif. x Hasil yang ditunjukkan atas peran yang dilaksanakan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kredit Usaha Rakyat Kecil Jawa Timur berpengaruh besar bagi kegiatan perekonomian masyarakat di Kecamatan Rungkut dan Surabaya pada umumnya, antara lain: meningkatkanimengembangkan perekonomian masyarakat golongan ekonomi lemah dan usaha keci!, menghindarkan masyarakat dari pelepas uang, membantu masyarakat untuk membuat perencanaan usaha. Banyak hal yang mempengaruhi pada pelaksanaannya, seperti: kurang berpihaknya kebijakan pemerintah terhadap kegiatan BPR, kurangnya pemanfaatan lembaga BPR sebagai lembaga pelaksana secara langsung terhadap kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan kelompok masyarakat menengah ke bawah, kemampuan sumber daya manusia yang mencukupi sebagai pelaksana, pengaruh asosiasi Perbarindo ataUPun Perbamida untuk menunjukkan keberadaan dan peningkatan profesionalitasnya untuk tetap eksis dalam pelayanan perbankan bagi masyarakat menengah ke bawah.