PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM PELAKSANAAN MERGER (DITINJAU DARI UNDANG -UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS)
Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan T erbatas, pengambilan keputusan dalam RUPS dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dan bila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka pengambilan keputusan terse but dilakukan dengan pemungutan suara terbanyak atau voting termasuk jug...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Theses and Dissertations NonPeerReviewed |
| Language: | Indonesian |
| Published: |
2001
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://repository.unair.ac.id/49012/7/KK%20DAG%20%2006-01%20YUD%20P.pdf http://repository.unair.ac.id/49012/ http://lib.unair.ac.id |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Institution: | Universitas Airlangga |
| Language: | Indonesian |
| Summary: | Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan T erbatas, pengambilan keputusan dalam RUPS dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dan bila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka pengambilan keputusan terse but dilakukan dengan pemungutan suara terbanyak atau voting termasuk juga jika terjadi pelaksanaan merger. Dengan pemungutan suara terbanyak itu, pemegang saham minoritas yang mempunyai jumlah suara lebih kecil tentu akan kalah suara dibandingkan dengan pemegang saham mayoritas yang mempunyai jumlah suara yang lebih besar. Sehingga menyebabkan pemegang saham minoritas tidak bisa mempertahankan haknya bila kepentingannya dirugikan dalam pelaksanaan merger. Sehinga perlu sarana perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas yang berada dalam posisi lemah. |
|---|