KEKERASANNEGARASEBAGAIPELANGGARANBERATHAM (Telaab Kritis Atas Peristiwa Abepura, Papua Menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun2OOO)
Meskipun kepolisian Abepura mempunyai kewenangan untuk menjaga stabilitas keamanan wilayah, namun bukan berarti pihak: kepolisian dapat mempergunakan kewenangan yang diberikan kepadanya secara semena-mena. Penggunaan kekerasan secara berlebihan hingga mengakibatkan terbunuhnya anggota masyarakat sip...
Saved in:
Main Author: | |
---|---|
Format: | Theses and Dissertations NonPeerReviewed |
Language: | Indonesian |
Published: |
2005
|
Subjects: | |
Online Access: | http://repository.unair.ac.id/49116/7/Tat%2008-05%20Dew%20k.pdf http://repository.unair.ac.id/49116/ http://www.lib.unair.ac.id |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Institution: | Universitas Airlangga |
Language: | Indonesian |
Summary: | Meskipun kepolisian Abepura mempunyai kewenangan untuk menjaga stabilitas keamanan wilayah, namun bukan berarti pihak: kepolisian dapat mempergunakan kewenangan yang diberikan kepadanya secara semena-mena. Penggunaan kekerasan secara berlebihan hingga mengakibatkan terbunuhnya anggota masyarakat sipil telah dapat diartikan bahwa Negara melalui aparat penegak hukumnya / kepolisian Abepura.. telah melakukan kekerasan sehingga disebut sebagai kekerasan Negara. Bentuk kekerasan Negara yang terjadi di Abepura, Papua yang berupa pembunuhan kilat, penganiayaan dan penangkapan semena-mena, pada tahap tertentu telah dapat dikategoriKan sebagai pelanggaran berat HAM menurut Undang-undang nomor 26 tabun 2000 tentang Pengadilan
HAM. Negara telah melakukan pelanggaran berat HAM yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan (Crimes Against Humanity)'baik by action maupun by umission. |
---|