POLIGAMI MENURUT UU NO.1 / 1974 DAN PP NO. 10/1983 SERTA RELEVANSINYA TERHADAP· HUKUM ISLAM
Perdebatan mengenai poligami relah culrup lama berlangsWlg, hal ini dikarenakan adanya beberapa pendapat yang mengatakan bahwa monogami adalah satu-satWlya bentuk perkawinan yang paling sesuai sedangkan poligami adalah bentuk perkawinan yang mendesk:reditkan wanita. Poligami menurut Undang-Undang P...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Theses and Dissertations NonPeerReviewed |
| Language: | Indonesian |
| Published: |
1999
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://repository.unair.ac.id/49321/1/Per%20118-99.Far%20p.pdf http://repository.unair.ac.id/49321/ http://lib.unair.ac.id |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Institution: | Universitas Airlangga |
| Language: | Indonesian |
| Summary: | Perdebatan mengenai poligami relah culrup lama berlangsWlg, hal ini dikarenakan adanya beberapa pendapat yang mengatakan bahwa monogami adalah satu-satWlya bentuk perkawinan yang paling sesuai sedangkan poligami adalah bentuk perkawinan yang mendesk:reditkan wanita.
Poligami menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1!J974 pada dasamya berasaskan asas monogami tetapi asas im dapat disimpangi bila memang memenuhi syarat yang telah ditentukan, diantaranya syarat harns memperoleh ijin dari Pengadilan, sedangkan poligami bagi PNS menurut PP No. 1011983 yang mengatur perkawinan poligami harus mendapat ijin dari Pejabat atasannya.
Menurut hukum Islam poUgami dapat dilakukan bila suami yang akan melakukan poligami itu dapat berlaku arlil. |
|---|