PERSEPSI APARAT PEMERINTAH KABUPATEN MALANG TERHADAP IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH

• Main Author: Iqbal Maulana, 079514904
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: Indonesian
• Published: 2003
• Subjects: J Political Science
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/49650/7/KK%20FIS%20P%2013-04%20MAU%20P%20079514904.pdf; http://repository.unair.ac.id/49650/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Pelaksanaan sistem yang sentralistis sekian lama di Indonesia ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat melalui stabilisasi politik tanpa dilandasi dasar perekonomian yang kuat dan merata, mengalimya sumber daya man usia di daerah ke pusat. Krisis ekonomi yang terjadi telah menghancurkan sendi perekonomian yang dibangun dengan rapubnya dasar perekonomian yang ditopang oleh sistem konglomerasi yang menimbulkan banyak kesenjangan dan juga buruknya birokrasi dengan korupsi. kolusi dan nepotismenya. Salah satu dampak dari krisis ekonomi terhadap kebidupan politik adalah dengan tumbangnya kekuasaan Orde baru dibawah pemerintahan Soeharto yang membawa kita pada krisis legitimasi dengan diikuti banyaknya ketidakpuasan dan perlawanan daerah untuk melepaskan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia. Perkembangan berikutnya dari kondisi seperti ini memunculkan keinginan untuk melaksanakan sistem desentralisasi dalam hubungan pusat dan daerah di Indonesia yang diikuti dengan lahimya UU No 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan UU No 25 tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah. Namun. implementasi dari sebuah kebijaksanaan bukanlah suatu hal yang sederhana. brena implementasi akan menyangkut dimensi interpretasi, organisasi, dan dukungan sumber daya yang ada. Sebagai pihak yang paling aktif dalam pengelolaan kekuasaan negara seharihan, peran aparatur pemerintahan daerah dinilai sebagai uj ung tombak pelaksanaan Otonomi Daerah . Masih rendahnya kualitas SDM pemerintah daerah merupakan titik terlemah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Karena itulah dirasa sangat penting untuk mengetahui persepsi dari aparat pemerintah daerah dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana implementasi otonomi daerah yang dicerminkan dari pelaksanaan tugas dan fungsi-fungsi aparatur pemerintahan Daerah beserta dengan kendala-kendala yang menyertainya berdasarkan semangat desentralisasi yang membutuhkan semangat birokrasi dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan UU nomor. 22 tabun 1999. Penelitian ini bertujuan pada umumnya untuk menggambarkan proses implementasi otonomi daerah dapat berjalan melalui respon aparatur pemerintahan daerah disertai dengan kendala-kendala sosial,ekonomi, psikologis dan politis yang dihadapi sebagai konsekuensi dari sebuah kebijaksanaan baru yang terbentuk dan proses reformasi yang relatif cepat dan juga dengan semakin besamya tanggungjawab daerah dalam mengelola daerahnya sebagai akibat berkurangnya kewajiban pemerintah pusat terhadap daerah Tipe penelitian yang digunakan dalam peneJitian ini Adalah deskriptif (deskriptive research) yang biasa disebutjuga penelitian taksonomik. Jenis penelitian ini tidak sampai mempersoalkanjalinan hubungan antara variabel yang ada dan tidak dimaksudkan untuk menarik generalisasi yang menj elaskan variabel antiseden yang menyebabkan suatu gejala atau kenyataan sosial. Dalam penelitian ini, tidak akan dijelaskan hubungan yang terjadi diantara dinas-dinas yang ada tetapi lebih pada pelaksanaan fungsi dan tugas-tugas yang diemban dinas tersebut sebagai implementasi dari pelaksanaan Otonomi Daerah Alasan pemilihan lokasi di Kabupaten Malang adalah karena Kabupaten Malang merupakan kabupaten terbesar ke*dua setelah Kabupaten Banyuwangi dari 37 Kabupaten dan Kota di wilayah Propinsi Jawa Timur • sumber daya alam yang sangat lengkap,' mulai dari perkebunan, kehutanan, kerajinan keeil dan industri. perikanan tawar dan laut, pertambangan dan penggalian, agroindustri, peternakan, juga sarana wisata yang memberikan kontribusi Produk Domestik Regional Bruto terbesar nomor dua bagi kabupaten MaIang Dari basil penelitian yang didapatkan, rendahnya kualitas sumber daya manusia di daerah merupakan penghambat utama pelaksanaan Otonomi Daerah, Hal ini tergambar dari masih adanya aparat pemerintahan di daerah yang belum memahami konsep Otonomi Daerah dengan benar dan kecakapan aparatur pernerintahan yang rnasih kurang dalarn melaksanakan fungsi dan tugasnya.