PERUSAKAN LINGKUNGAN DIPANDANG SEBAGAI TINDAK PIDANA TERORISME

• Main Author: RACHMAN MAULANA KAFRAWI, 031514153021
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: Indonesian; Indonesian
• Published: 2016
• Subjects: K3150 Public law
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/49689/1/ABSTRAK.pdf; http://repository.unair.ac.id/49689/2/THP.08-16%20Kaf%20p.pdf; http://repository.unair.ac.id/49689/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Kerusakan lingkungan yang disebabkan ulah manusia tidak dapat dilihat sebagai kerusakan struktur fisik alam dan lingkungan saja, tetapi menjelaskan struktur kerusakan lebih dalam dan lebih kompleks. Penelitian hukum ini difokuskan untuk mengetahui apakah perusakan lingkungan dapat dipandang sebagai tindak pidana terorisme dan mengapa pelaku perusakan lingkungan perlu dipandang sebagai tindak pidana terorisme. Penelitian ini memperoleh kesimpulan mengenai konsepsi yang memandang pelaku perusakan lingkungan sebagai terorisme merupakan elaborasi tekstual sebagaimana yang termaktub di dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Tindak Pidana Perusakan Lingkungan yang dapat dikategorikan sebagai bentuk terorisme adalah yang memenuhi kualifikasi sebagai berikut: Perusakan dan pencemaran lingkungan yang dampaknya telah melampaui Baku Mutu Lingkungan Hidup (BMLH), terjadi pelepasan zat kimia beracun ke ruang publik (seperti yang terjadi pada saat konflik bersenjata internal di suriah pada bulan Maret 2011), menimbulkan korban secara massal, dan menyebabkan kerusakan dan kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis. Dimana semua kesamaan kriteria tersebut menjadikan tindak pidana perusakan lingkungan menjadi sejajar dengan tindak pidana terorisme dengan sama-sama menyandang predikat sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Perusakan lingkungan disebabkan masih rendahnya ketaatan dan kepatuhan serta kesadaran warga masyarakat untuk menjaga lingkungan, sehingga hal ini dapat menjadi indikator bahwa penegakan hukum terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup belum berjalan dengan baik. Berdasarkan konsep ini diharapkan dapat tercapainya komitmen dan tanggung jawab negara untuk menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak atas Lingkungan Hidup dan Hak Asasi Manusia serta guna untuk mencapai sebuah tujuan Keadilan Lingkungan (environmental justice).