TANGGUNG GUGAT DALAM HUBUNGAN PRA-KONTRAKTUAL PADA KONTRAK JOINT VENTURE

• Main Author: ICHSANIA SAPUTRI. S.H., 031414253077
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: Indonesian; Indonesian
• Published: 2016
• Subjects: K Law
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/49705/1/ABSTRAK.pdf; http://repository.unair.ac.id/49705/14/TESIS%20ICSANIA.pdf; http://repository.unair.ac.id/49705/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Kontrak sebagai suatu proses memiliki 3 (tiga) tahapan di dalam penyusunannya, yaitu : (1) Tahap pra-kontraktual; (2) Tahap kontraktual; dan (3) Tahap pelaksanaan kontrak. Sistem hukum Negara Indonesia sendiri kurang memerhatikan proses pada tahap pra-kontraktual. Pada tahapan ini para pihak melakukan negosiasi, pembuatan perjanjian pendahuluan hingga pelaksanaan studi kelayakan. Prinsip kebebasan berkontrak telah membuka peluang lahirnya kontrak – kontrak baru diluar BW atau yang disebut dengan kontrak innominaat, yaitu kontrak yang timbul dan berkembang di masyarakat. Kontrak joint venture merupakan salah satu kontrak innominaat yang saat ini berkembang pesat di Negara Indonesia sebagai salah satu strategi bisnis. Tahapan pra-kontraktual pada kontrak joint venture memerlukan waktu yang tidak singkat, para pihak akan melalui beberapa fase perundingan dan pengeluaran biaya yang tidak sedikit, terutama pada kontrak joint venture internasional. Oleh karena itu, perlu adanya perlindungan hukum bagi para pihak sejak pada tahap pra-kontraktual meskipun belum ada perikatan diantara mereka dengan adanya pengaturan terkait prinsip – prinsip hukum kontrak apa saja yang perlu diterapkan sejak tahap pra-kontraktual, sehingga kegagalan negosiasi yang diakibatkan oleh adanya pelanggaran prinsip hukum kontrak atau penarikan diri secara tiba – tiba dari negosiasi tanpa itikad baik oleh salah satu pihak, dapa diklasifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum dan pihak lawan berhak atas kompensasi biaya – biaya yang telah ia keluarkan, termasuk kehilangan kesempatan bernegosiasi dengan pihak ke-tiga (negative interest) dan tidak menutup kemungkinan kompensasi atas hilangnya keuntungan yang diharapkan (positive interest)