PELEPASAN DAN GANTI RUGI TANAH KAS DESA (TKD) YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Studi Kasus Pembebasan Lahan Tol Jalur Pandaan-Malang)

• Main Author: ABDUL MUJIB, S.H., 031414253104
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: Indonesian; Indonesian
• Published: 2016
• Subjects: K Law
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/49719/1/ABSTRAK.pdf; http://repository.unair.ac.id/49719/2/TESIS%20%20MUJIB%20PERPUS.pdf; http://repository.unair.ac.id/49719/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Tol jalur Pandaan-Malang merupakan salah satu bentuk pembangunan untuk kepentingan umum yang dikhususkan untuk kendaraan bersumbu lebih dari dua dan bertujuan untuk mempersingkat jarak dan waktu tempuh dari Pandaan menuju Malang. Sebagai upaya memperlancar jalur transportasi arah Pandaan-Malang. Dalam prosesnya pengadaan tanah, terdapat Tanah Kas Desa yang digunakan untuk pembangunan tol jalur Pandaan-Malang sehingga diperlukan pelepasan hak atas tanah desa akan tetapi tidak diatur lebih lanjut mengenai batas waktu maksimal uang penggantian tersebut digunakan untuk membeli tanah pengganti tersebut.Sedasar dengan pemaparan tersebut terdapat permasalahan yang dapat diangkat: 1. Penentuan penetapan batas waktu maksimal pelepasan tanah kas desa yang digunakan untuk kepentingan umum berupa jalan tol jalur Pandaan-Malang; 2. Mekanisme ganti rugi pelepasan tanah kas desa untuk kepentingan umum berupa jalan tol jalur Pandaan-Malang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan Statute Approachditunjang dengan pendekatan konsep (Conceptual Approach) dan Studi kasus (case study). Hasil dari penelitian ini terhadap permasalahan pertama diketemukan bahwa Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui tahapan – tahapan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanaan hingga penyerahan hasil sebagai bentuk pemenuhan administrasi penyelenggaraan negara yang patuh pada Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam mengelola pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Mengenai batas waktu melalui tahapan-tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam rangka pembangunan infrastruktur Jalan Tol Pandaan –Malang terlihat telah memenuhi ketentuan khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 beserta peraturan pelaksananya dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; Sedangkan permasalahan kedua diketemukan bahwa dalam menentukan besaran ganti rugi haruslah menguntungkan bagi desa mengingat Tanah Kas Desa merupakan Aset milik desa yang dikelola mandiri untuk kepentingan desa yang bersangkutan maka dari itu meskipun Tanah Kas Desa pembuktiannya hanya dengan Letter C / belum bersertifikat memiliki nilai ganti rugi yang tinggi jika dibandingkan dengan tanah hak milik yang dikuasai oleh perorangan dikarenakan unsur kepentingan umum yang diperhatikan oleh KJPP sebagai variabel dalam menentukan besaran ganti rugi terhadap Tanah Kas Desa sebagai objek pelepasan tanah