KONTRAK PRODUCTION SHARING ANTARA PERTAMINA DAN CALTEX DALAM KAITANNYA DENGAN OTONOMI DAERAH

• Main Author: Eveline Maria Romatua Hutapea, 039614376
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: Indonesian
• Published: 2000
• Subjects: K1024-1132 Commercial contracts
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/50241/1/KK%20Per%20101%2000%20H%20ut%20k.pdf; http://repository.unair.ac.id/50241/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Implikasi yuridis dari pelaksanaan Undang-undang Otonomi Daerah yaitu Undang-undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 terhadap Kontrak Production Sharing atau Production Sharing Contract (PSC) antara PERTAMINA dan CALTEX ada beberapa yaitu : berkaitan dengan Kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah bedasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 dikhawatirkan Pemerintah Daerah mengeluarkan peraturan-peraturan yang dapat membebani pihak kontraktor yang salah satunya CALTEX. Apablla tidak ada kesepahaman mengenai maksud dari pemberian otonomi daerah maka pelaksanaan otonomi daerah tersebut akan memicu gerakan masyarakat untuk merdeka atau memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan dapat menimbulkan dampak negatif bagi pelaksanaan PSC baik secara yuridis maupun ekonomi.