KEMUDAHAN PELAYANAN HAK ATAS TANAH BAGI PENANAM MODAL(Analisis Putusan Mabkamab Konstitusi No. 21-221PUU-V/2007)

Penulis membahas mengenai kemudahan pelayanan hak atas tanah yang diberikan oleh Pemerintah kepada penanam modal berdasarkan Undang – Undang Penanaman Modal dan Undang – Undang Pokok Agraria. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian doktrinal, serta dilakukan pendekatan undang...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: ADRIAN WAHYU RAMADHAN, 031211133126
Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
Language:Indonesian
Indonesian
Published: 2016
Subjects:
Online Access:http://repository.unair.ac.id/51173/1/FH.%20202-16%20Ram%20k.pdf
http://repository.unair.ac.id/51173/2/FH.%20202-16%20Ram%20k%20ABSTRAK.pdf
http://repository.unair.ac.id/51173/
http://lib.unair.ac.id
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Institution: Universitas Airlangga
Language: Indonesian
Indonesian
id id-langga.51173
record_format dspace
spelling id-langga.511732017-01-16T20:41:01Z http://repository.unair.ac.id/51173/ KEMUDAHAN PELAYANAN HAK ATAS TANAH BAGI PENANAM MODAL(Analisis Putusan Mabkamab Konstitusi No. 21-221PUU-V/2007) ADRIAN WAHYU RAMADHAN, 031211133126 HD101-1395.5 Land use Land tenure Penulis membahas mengenai kemudahan pelayanan hak atas tanah yang diberikan oleh Pemerintah kepada penanam modal berdasarkan Undang – Undang Penanaman Modal dan Undang – Undang Pokok Agraria. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian doktrinal, serta dilakukan pendekatan undang – undang dan juga secara konseptual. Pentingnya suatu pemahaman tentang konsep kemudahan pelayanan terkait hak atas tanah yang diberikan bagi penanam modal, khususnya mengenai Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan juga Hak Pakai, karena tidak semua orang tahu dan konsep tersebut sangat luas jangkauannya yang tersebar dalam berbagai macam undang – undang. Kemudian pemahaman mengenai pentingnya suatu insentif yang harus diberikan pemerintah dalam penerapan kemudahan pelayanan dimana hal tersebut sangat dibutuhkan dalam kegiatan investasi. Pemerintah perlu membuat suatu aturan secara eksplisit terkait fasilitas dan juga jaminan kegiatan investasi yang belum diatur dalam peraturan – peraturan yang telah ada. Kata Kunci : Kemudahan Pelayanan Hak Atas Tanah, HGU, HGB, HP, Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria, Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Investor Asing 2016 Thesis NonPeerReviewed text id http://repository.unair.ac.id/51173/1/FH.%20202-16%20Ram%20k.pdf text id http://repository.unair.ac.id/51173/2/FH.%20202-16%20Ram%20k%20ABSTRAK.pdf ADRIAN WAHYU RAMADHAN, 031211133126 (2016) KEMUDAHAN PELAYANAN HAK ATAS TANAH BAGI PENANAM MODAL(Analisis Putusan Mabkamab Konstitusi No. 21-221PUU-V/2007). Skripsi thesis, Universitas Airlangga. http://lib.unair.ac.id
institution Universitas Airlangga
building Universitas Airlangga Library
country Indonesia
collection UNAIR Repository
language Indonesian
Indonesian
topic HD101-1395.5 Land use Land tenure
spellingShingle HD101-1395.5 Land use Land tenure
ADRIAN WAHYU RAMADHAN, 031211133126
KEMUDAHAN PELAYANAN HAK ATAS TANAH BAGI PENANAM MODAL(Analisis Putusan Mabkamab Konstitusi No. 21-221PUU-V/2007)
description Penulis membahas mengenai kemudahan pelayanan hak atas tanah yang diberikan oleh Pemerintah kepada penanam modal berdasarkan Undang – Undang Penanaman Modal dan Undang – Undang Pokok Agraria. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian doktrinal, serta dilakukan pendekatan undang – undang dan juga secara konseptual. Pentingnya suatu pemahaman tentang konsep kemudahan pelayanan terkait hak atas tanah yang diberikan bagi penanam modal, khususnya mengenai Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan juga Hak Pakai, karena tidak semua orang tahu dan konsep tersebut sangat luas jangkauannya yang tersebar dalam berbagai macam undang – undang. Kemudian pemahaman mengenai pentingnya suatu insentif yang harus diberikan pemerintah dalam penerapan kemudahan pelayanan dimana hal tersebut sangat dibutuhkan dalam kegiatan investasi. Pemerintah perlu membuat suatu aturan secara eksplisit terkait fasilitas dan juga jaminan kegiatan investasi yang belum diatur dalam peraturan – peraturan yang telah ada. Kata Kunci : Kemudahan Pelayanan Hak Atas Tanah, HGU, HGB, HP, Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria, Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Investor Asing
format Theses and Dissertations
NonPeerReviewed
author ADRIAN WAHYU RAMADHAN, 031211133126
author_facet ADRIAN WAHYU RAMADHAN, 031211133126
author_sort ADRIAN WAHYU RAMADHAN, 031211133126
title KEMUDAHAN PELAYANAN HAK ATAS TANAH BAGI PENANAM MODAL(Analisis Putusan Mabkamab Konstitusi No. 21-221PUU-V/2007)
title_short KEMUDAHAN PELAYANAN HAK ATAS TANAH BAGI PENANAM MODAL(Analisis Putusan Mabkamab Konstitusi No. 21-221PUU-V/2007)
title_full KEMUDAHAN PELAYANAN HAK ATAS TANAH BAGI PENANAM MODAL(Analisis Putusan Mabkamab Konstitusi No. 21-221PUU-V/2007)
title_fullStr KEMUDAHAN PELAYANAN HAK ATAS TANAH BAGI PENANAM MODAL(Analisis Putusan Mabkamab Konstitusi No. 21-221PUU-V/2007)
title_full_unstemmed KEMUDAHAN PELAYANAN HAK ATAS TANAH BAGI PENANAM MODAL(Analisis Putusan Mabkamab Konstitusi No. 21-221PUU-V/2007)
title_sort kemudahan pelayanan hak atas tanah bagi penanam modal(analisis putusan mabkamab konstitusi no. 21-221puu-v/2007)
publishDate 2016
url http://repository.unair.ac.id/51173/1/FH.%20202-16%20Ram%20k.pdf
http://repository.unair.ac.id/51173/2/FH.%20202-16%20Ram%20k%20ABSTRAK.pdf
http://repository.unair.ac.id/51173/
http://lib.unair.ac.id
_version_ 1681146490696761344