UPAYA PENEGAKAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP KASUS UJI COBA SENJATA NUKLIR INDIA DAN PAKISTAN

• Main Author: DINA PELITA ASMARA
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: Indonesian
• Published: 1999
• Subjects: K109-110 Law societies. International bar associations
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/51435/1/kk%20Int%201.99%20Asm%20w.pdf; http://repository.unair.ac.id/51435/; http:/lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Tindakan uji coba nuklir yang dilakukan oleh India dan Pakistan pada bulan Mei 1998 adalah bukan merupakan tindakan pelanggaran terhadap perjanjian Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty 1996 (CTBT) sebagaimana didalilkan dalam Rcsolusi majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor S/RES/1172 tanggal l6 Juni 1998, oleh karena India dan Pakistan rnerupakan Non-contracting Party terhadap perjanjian tersebut, yang membawa konsekuensi yuridis bahwa India-Pakistan tidak terikal unluk mdaksanakan kewajiban atau perjanjian tcrscbut, serta tidak mencrima hak-hak yang lahir daripadanya. Sehingga berdasarkan CTBT, tindakan India-Pakistan itu tidak bisa disebut sebagai suatu bentuk pelanggaran Conventional Erga Omnes Obligations, yang berakibat tidak dapat dituntutnya suatu tanggung jawab internasional (International Responsibility) dati kedua negara.