KEWENANGAN TNI AL DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PENEGAKAN HUKUM DI LAUT ATAS TINDAK PIDANA PERIKANAN DI INDONESIA (TINJAUAN YURIDIS PASAL 24 AYAT (3) UU NO 6 TAHUN 1996 TENTANG PERAIRAN INDONESIA)
Kesimpulan a. Pembagian wilayah perikanan Indonesia telah menimbulkan sebuah konsekuensi yuridis, khususnya yang berkaitan dengan pemberlakuan hukum serta instansi/aparat yang berwenang untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana perikanan. Masalah pemberlakuan hukum terkait dengan peraturan-pera...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Theses and Dissertations NonPeerReviewed |
| Language: | Indonesian |
| Published: |
2001
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://repository.unair.ac.id/52002/1/KK%20PID%2005-01%20WAR%20P.pdf http://repository.unair.ac.id/52002/ http://lib.unair.ac.id |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Institution: | Universitas Airlangga |
| Language: | Indonesian |
| Summary: | Kesimpulan
a. Pembagian wilayah perikanan Indonesia telah menimbulkan sebuah konsekuensi yuridis, khususnya yang berkaitan dengan pemberlakuan hukum serta instansi/aparat yang berwenang untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana perikanan. Masalah pemberlakuan hukum terkait dengan peraturan-peraturan hukum yang dapat diterapkan bila terjadi tindak pidana di bidang perikanan, baik itu peraturan hukum yang bersifat nasional maupun peraturan hukum yang bersifat intemasional. Dalam penerapan hukum dibutuhkan suatu dasar hukum yang dapat mengikat semua pihak yang terkait, dan dasar hukum itu dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan nasional maupun peraturan yang bersifat internasional, sehingga bagi pihak yang tidak mematuhi peraturan-peraturan tersebut dapat dikenakan sanksi. |
|---|