KlIIJAKAN MOBIL NASIONAL INOONESIA SEBAGAI KE8lJAKAN GOVERNMENT PROCUREMENT DAN SISTEM PENYELESAIAN SENGKETANYA (ANALISIS TERHADAP KETENTUAN GATT DAN WTO)

Kesimpulan a. Kebijakon mobil nasional yang dibuat oleh pemerintah Indonesia merupakan bentuk dari kebijakan government procurement yong berupa peraturan yang dikecualikan dari berlakunya prinsip non-diskriminasi. b. Bahwa terhadap putusan panel yang menyatakan bahwa kebijakan mobil nasional telah...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: MAULIA MARTWENTY INE, 0319413891
Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
Language:Indonesian
Published: 1998
Subjects:
Online Access:http://repository.unair.ac.id/52138/1/KK%20Per%202415-98.Ine%20K.pdf
http://repository.unair.ac.id/52138/
http://lib.unair.ac.id
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Institution: Universitas Airlangga
Language: Indonesian
Description
Summary:Kesimpulan a. Kebijakon mobil nasional yang dibuat oleh pemerintah Indonesia merupakan bentuk dari kebijakan government procurement yong berupa peraturan yang dikecualikan dari berlakunya prinsip non-diskriminasi. b. Bahwa terhadap putusan panel yang menyatakan bahwa kebijakan mobil nasional telah melanggar prinsip perdagangan GATT, pemerintah Indonesia dapat mengajukan permohonan banding kepada badan banding.