STUDI DESKRIPTIF TENTANG DINAMIKA NEGOSIASI KEPENTINGAN POLITIK DAN ADMINISTRASI DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2016

• Main Author: Nono Agung Prastowo, 071314353009
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: Indonesian; Indonesian
• Published: 2016
• Subjects: 6651 Political institutions and public administration (Asia,Africa, Australia, Pacific Area, etc.); HJ9103-9695 Local finance. Municipal finance; K3220 Public policy
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/53350/1/TKP.07-16%20Pra%20s%20Abstrak.pdf; http://repository.unair.ac.id/53350/9/53350.pdf; http://repository.unair.ac.id/53350/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Kebijakan publik merupakan ranah tempat bergantung banyak pihak untuk menyelesaikan masalah publik secara rasional dan dapat diterima oleh berbagai kelompok kepentingan yang terlibat. Kebijakan publik harus dikembangkan sebagai alat untuk mengedepankan perubahan di sektor publik, sehingga pergerakan reformasi di sektor publik dapat bergerak lebih cepat dari yang diusahakan oleh kebijakan publik sebelumnya. Kebijakan publik dengan demikian harus menghindari pola pikir ortodoks untuk menyelesaikan masalah publik yang kian kompleks dan rumit. Pola pikir yang terlalu menyederhanakan masalah publik dengan memberikan kebijakan publik yang tambal sulam harus sudah mulai ditinggalkan. Pemerintah dan analis kebijakan di masa yang akan datang haruslah sudah mulai berpikir mengenai perubahan yang lebih bermakna. Pertentangan para aktor yang berkepentingan dalam anggaran publik bisa dimengerti, karena posisi anggaran publik yang strategis perannya. Posisi yang strategis tersebut mengandung maksud bahwa instrumen tersebut mampu menyelesaikan permasalahan publik yang ada ditengah-tengah masyarakat Sering dengan perkembangan permasalahan publik yang dinamis di Kabupaten Nganjuk untuk diselesaikan dengan secara rasional dan dapat diterima oleh berbagai elemen masyarakat, maka perlu dikembangkan paradigma baru dalam setiap perumusan kebijakan. Paradigma tersebut adalah kebijakan publik berbasis dynamic policy analisys. Dalam konteks penyusunan APBD, Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan analis kebijakan harus berani memulai: (1) Berpikir dan menganalisis ulang desain-desain kebijakan publik yang telah ada; (2) Berpikir dan menganalisis desain-desain program dan kebijakan yang berhasil dilaksanakan di berbagai daerah di tanah air maupun luar negeri; (3) Berpikir diluar batas-batas peraturan baku yang sewaktu-waktu dapat berubah; (4) Berpikir kreatif dan adapatif terhadap perubahan lingkungan kebijakan secara cepat dan tepat; dan (5) Selalu berpikir menciptakan kebijakan publik yang unggul dan mampu menciptakan birokrasi yang unggul pula. Berangkat dari hal tersebut penting kiranya untuk menempatkan kebijakan publik sebagai proses politik dan adminstrasi secara berimbang. Hal ini berarti bahwa proses pembuatan kebijakan publik di satu sisi membutuhkan teknik dan pendekatan yang dinamis dan komprehensif secara teknokratis, namun dalam pelaksanaannya perlu dilakukan secara demokratis dengan mengedepankan prinsip deliberatif dan partisipatif. Sehingga, keputusan-keputusan yang dihasilkan mampu memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat. Kata Kunci : Kebijakan Publik, Negosiasi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Politik, Administrasi