STUDI DESKRIPTIF TENTANG DINAMIKA NEGOSIASI KEPENTINGAN POLITIK DAN ADMINISTRASI DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2016
Kebijakan publik merupakan ranah tempat bergantung banyak pihak untuk menyelesaikan masalah publik secara rasional dan dapat diterima oleh berbagai kelompok kepentingan yang terlibat. Kebijakan publik harus dikembangkan sebagai alat untuk mengedepankan perubahan di sektor publik, sehingga perger...
Saved in:
Main Author: | |
---|---|
Format: | Theses and Dissertations NonPeerReviewed |
Language: | Indonesian Indonesian |
Published: |
2016
|
Subjects: | |
Online Access: | http://repository.unair.ac.id/53350/1/TKP.07-16%20Pra%20s%20Abstrak.pdf http://repository.unair.ac.id/53350/9/53350.pdf http://repository.unair.ac.id/53350/ http://lib.unair.ac.id |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Institution: | Universitas Airlangga |
Language: | Indonesian Indonesian |
Summary: | Kebijakan publik merupakan ranah tempat bergantung banyak pihak untuk
menyelesaikan masalah publik secara rasional dan dapat diterima oleh berbagai
kelompok kepentingan yang terlibat. Kebijakan publik harus dikembangkan
sebagai alat untuk mengedepankan perubahan di sektor publik, sehingga
pergerakan reformasi di sektor publik dapat bergerak lebih cepat dari yang
diusahakan oleh kebijakan publik sebelumnya.
Kebijakan publik dengan demikian harus menghindari pola pikir ortodoks
untuk menyelesaikan masalah publik yang kian kompleks dan rumit. Pola pikir
yang terlalu menyederhanakan masalah publik dengan memberikan kebijakan
publik yang tambal sulam harus sudah mulai ditinggalkan. Pemerintah dan analis
kebijakan di masa yang akan datang haruslah sudah mulai berpikir mengenai
perubahan yang lebih bermakna.
Pertentangan para aktor yang berkepentingan dalam anggaran publik bisa
dimengerti, karena posisi anggaran publik yang strategis perannya. Posisi yang
strategis tersebut mengandung maksud bahwa instrumen tersebut mampu
menyelesaikan permasalahan publik yang ada ditengah-tengah masyarakat
Sering dengan perkembangan permasalahan publik yang dinamis di
Kabupaten Nganjuk untuk diselesaikan dengan secara rasional dan dapat diterima
oleh berbagai elemen masyarakat, maka perlu dikembangkan paradigma baru
dalam setiap perumusan kebijakan. Paradigma tersebut adalah kebijakan publik
berbasis dynamic policy analisys.
Dalam konteks penyusunan APBD, Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan
analis kebijakan harus berani memulai: (1) Berpikir dan menganalisis ulang
desain-desain kebijakan publik yang telah ada; (2) Berpikir dan menganalisis
desain-desain program dan kebijakan yang berhasil dilaksanakan di berbagai
daerah di tanah air maupun luar negeri; (3) Berpikir diluar batas-batas peraturan
baku yang sewaktu-waktu dapat berubah; (4) Berpikir kreatif dan adapatif
terhadap perubahan lingkungan kebijakan secara cepat dan tepat; dan (5) Selalu
berpikir menciptakan kebijakan publik yang unggul dan mampu menciptakan
birokrasi yang unggul pula.
Berangkat dari hal tersebut penting kiranya untuk menempatkan kebijakan
publik sebagai proses politik dan adminstrasi secara berimbang. Hal ini berarti
bahwa proses pembuatan kebijakan publik di satu sisi membutuhkan teknik dan
pendekatan yang dinamis dan komprehensif secara teknokratis, namun dalam
pelaksanaannya perlu dilakukan secara demokratis dengan mengedepankan
prinsip deliberatif dan partisipatif. Sehingga, keputusan-keputusan yang
dihasilkan mampu memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat.
Kata Kunci : Kebijakan Publik, Negosiasi, Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Politik, Administrasi |
---|