PENERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN ATAS TRANSAKSI JASA KEAGENAN KAPAL DAN PENYAJIANNYA DI LAPORAN' J(EUANGAN FISKAL PT. BINA MITRA BAHARI SURABAYA

• Main Author: NOVI KUSDIYANINGSIH, 049811366 E
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: Indonesian
• Published: 2004
• Subjects: HJ4113-4601 Property tax
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/53949/1/kk%20A%20149.05%20Kus%20p.pdf; http://repository.unair.ac.id/53949/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Pemsahaan adalah suatu organisasi yang didiIikan untuk tujuan mendapatkan laba (profit oriented) sedangkan negara adalah mmah tangga besar dimana setiap tahunnya harus menyediakan dana yang besar untuk memenuhi segala keperluan yang salah satunya adalah pembangunan. Dana-dana negara tersebut diperoleh dali sumber penelimaan negara yaitu diantaranya berasal dari penjualan minyak dan gas bumi (migas). pajak maupun pinjaman Iuar negeri yang kesemuanya diatur dalam APBN. Ditinjau dari defmisi antara perusahaan dan negara mempunyai beberapa kesamaan kepentingan yaitu bagaimana supaya keduanya dapat menjaga kelangsungan hidup sebingga kesejahteraan masyarakat maupun organisasi dapat tercapai. Salah satu caranya adalah dengan cara meningkatkan smnber peneriInaan dan mengontrol semua pengeluaran-pengeluaran yang teIjadi. Untuk memcapai tujuan tersebut diatas perusahaan dapat melaksanakan sistem pengendalian intern dengan baik dan benar. Penelitian ini beI1l:tjuan memberikan gambaran yang benar rnengenai perlakuan akuntansi pel'pajakan yang baik dan benar dalam hal pembayaran dan pelaporan Pajak Pel1ambahan Nilai d.1n Pajak Penghasilan Pasa1 23 yang dilakukan di PT. Bina :Mitra Bahari Surabaya. Dalam penelitian ini digunakan pelldekatan kuatitatif dan metode yang digunakan adalah met ode studi kasus. Bagian akuntansi PT. Bina Ivlitra Bahari membehankan pengeluaranpengeluaran agen ke dalam biaya langsung agen dan mengakui total tagillan agen sebagai piutang usaha sehingga laporan keuangan menjadi tidak wajar. Perusahaan membayar dan melaporkan PPN atas komisi yang include PPN serta PT. Bina Nfitra Bahari tidak mengakui Pajak Penghasilan Pasal 23 atas komisi. Setelah dilakukan analisa maka penulis menyarankan agar bagian akuntansi PT. Bina Nfitra Bahari lebih memahami isi dari invoice/tagihan ke konsumen untuk mengetahui bahwa jasa komisi agen sudah include PPN atau belum dan memperhatikan surat penunjukan dari owner atau shipper. hal ini berkaitan dengan pemungutan atau pemotongan PPh Pasa123.