KAJIAN PENGAWASAN INSPEKTORAT TERHADAP RENCANA KERJA ANGGARAN DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN PENGANGGARAN (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO)
Permendagri 52/2015 mengamanatkan peningkatan kualitas perencanaan penganggaran pada APBD 2016. Untuk itu, Bupati Bojonegoro menugaskan Inspektorat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) melaksanakan reviu RKA SKPD bersamaan dengan proses pembahasan RKA SKPD oleh TAPD sesuai maksud Perm...
Saved in:
Main Author: | |
---|---|
Format: | Theses and Dissertations NonPeerReviewed |
Language: | Indonesian Indonesian |
Published: |
2017
|
Subjects: | |
Online Access: | http://repository.unair.ac.id/55436/1/abstrak.pdf http://repository.unair.ac.id/55436/2/Tesis%20a.n%20Hartaty%20NIM%20041414253023%20NEW.pdf http://repository.unair.ac.id/55436/ http://lib.unair.ac.id |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Institution: | Universitas Airlangga |
Language: | Indonesian Indonesian |
Summary: | Permendagri 52/2015 mengamanatkan peningkatan kualitas
perencanaan penganggaran pada APBD 2016. Untuk itu, Bupati Bojonegoro
menugaskan Inspektorat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)
melaksanakan reviu RKA SKPD bersamaan dengan proses pembahasan RKA
SKPD oleh TAPD sesuai maksud Permendagri 78/2014. Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengetahui bentuk dan proses pelaksanaan pengawasan Inspektorat
terhadap RKA SKPD saat perencanaan penganggaran, kendala yang dihadapi dan
kesesuaian hasil pengawasan Inspektorat terhadap RKA SKPD dengan amanat
Permendagri 52/2015. Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa Inspektorat
melakukan pengawasan perencanaan penganggaran dalam bentuk reviu RKA
SKPD. Kendala yang dihadapi yaitu (1) belum adanya pedoman pelaksanaan
reviu RKA SKPD, (2) waktu pelaksanaan reviu yang relatif singkat, (3)
keterbatasan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM), (4) keterlambatan RKA
SKPD yang tersedia. Dari hasil reviu, kualitas RKA SKPD masih kurang. Untuk
itu perlu adanya komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah untuk
meningkatkan kualitas RKA SKPD. |
---|