PERKEMBANGAN KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

• Main Author: WILLIAM TANDYA PUTRA, 031311133144
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: Indonesian; Indonesian
• Published: 2016
• Subjects: K Law
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/58331/1/FH.%2006-17%20Put%20p%20abstrak.pdf; http://repository.unair.ac.id/58331/2/FH.%2006-17%20Put%20p.pdf; http://repository.unair.ac.id/58331/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT 1995) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT 2007) memberikan pengaturan yang berbeda mengenai kedudukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Secara teknis yuridis, UU PT 1995 menempatkan RUPS sebagai Organ Perseroan Terbatas tertinggi sedangkan UU PT 2007 menempatkan RUPS sebagai Organ Perseroan Terbatas yang sejajar dengan Organ Perseroan Terbatas lainnya. Akan tetapi, perubahan pengaturan kedudukan tersebut tidak diikuti dengan perubahan pengaturan mengenai kewenangan RUPS. Hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitan hukum untuk mencari penjelasan sistematis mengenai perkembangan kedudukan dan kewenangan RUPS dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Penelitian hukum ini menghasilkan temuan bahwa frasa Organ Perseroan Terbatas yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Pasal 1 angka 3 UU PT 1995 seharusnya dibaca RUPS sebagai Organ Perseroan Terbatas yang sejajar dengan Organ Perseroan Terbatas lainnya. Hal ini sudah dilakukan oleh UU PT 2007 dengan memposisikan kedudukan RUPS sejajar dengan Organ Perseroan Terbatas lainnya. Selain itu tidak ditemukan perbedaan yang signifikan mengenai jenis kewenangan RUPS ketika diatur dalam UU PT 1995 dan setelah diatur dalam UU PT 2007, namun UU PT 2007 mengatur kewenangan RUPS sedemikian rupa untuk lebih mensejajarkan kedudukan Organ Perseroan Terbatas lainnya dengan RUPS. Kata Kunci: Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham, Kedudukan Rapat Umum Pemegang Saham, Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham.