RE-EKSAMINASI SELF-DEFENSE SUATU NEGARA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

• Main Author: ADELIA PUTRI ZULKARNAIN, 031311133073
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: Indonesian; Indonesian
• Published: 2017
• Subjects: JX International law
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/58401/1/FH.%2032-17%20Zul%20r%20abstrak.pdf; http://repository.unair.ac.id/58401/2/FH.%2032-17%20Zul%20r.pdf; http://repository.unair.ac.id/58401/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Dari abad ke abad, pemahaman self-defense terus berkembang. Self-defense pada hukum internasional merupakan hak yang melekat pada negara untuk mempertahankan kedaulatan dan wilayahnya atas serangan bersenjata yang dilakukan oleh negara lain terhadapnya. Hakikatnya, dalam menjalankan hak membela diri, unsur keterpaksaan dan proporsionalitas menurut kebiasaan hukum internasional harus dipenuhi. Berdasarkan kasus the Caroline dispute, Daniel Webster, Sekretaris Negara Amerika Serikat yang ke-19, menjabarkan unsur necessity menjadi 4 prinsip, yakni, seketika, luar biasa, tidak ada pilihan, dan tidak ada waktu untuk bermusyawarah. Sejak lahirnya Perserikatan Bangsa- Bangsa dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, penggunaan kekerasan harus dihindari. Pada era saat ini, beberapa praktek self-defense masih ada yang belum memenuhi prinsip-prinsip diatas. Contohnya, pada Invasi Irak tahun 2003 tidak dapat diterima karena tuduhan-tuduhannya yang meragukan. Kata kunci : self-defense, Pasal 51, Piagam PBB, penggunaan kekerasan