TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PERTANGGUNGJAWABAN YANG DILAKUKAN PEJABAT DIPLOMAT DI LUAR INDONESIA

• Main Author: HINDUN BASYIRAH, 031311133216
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: Indonesian; Indonesian
• Published: 2017
• Subjects: JZ1400-1454 Diplomatic and consular service; K5015.4-5350 Criminal law
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/58722/1/FH.%2056-17%20Bas%20t%20abstrak.pdf; http://repository.unair.ac.id/58722/2/FH.%2056-17%20Bas%20t.pdf; http://repository.unair.ac.id/58722/; http://lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Aturan pidana yang dikhususkan bagi seorang Pejabat melakukan tindak pidana di luar Indonesia diatur dalam pasal 7 KUHP, yakni apabila seorang Pejabat tersebut melakukan kejahatan jabatan yang diatur dalam bab XXVIII buku Kedua KUHP. Dalam hal seorang Pejabat Diplomat melakukan tindak pidana narkotika di luar Indonesia, pasal 7 KUHP tidak dapat dikenakan kepadanya, karena perbuatan pidana yang dilakukan adalah tindak pidana narkotika di luar wilayah Indonesia. Sebagai seorang Pejabat Diplomat terikat pada ketentuan Hukum Internasional, dalam menjalankan misinya diplomatik seorang Pejabat Diplomat perlu dijamin keamananya, maka dari itu perlu diberi kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang khusus yang diatur dalam Konvensi Wina 1961. Pejabat Diplomat dalam mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah ia lakukan, dalam hal ini tindak pidana narkotika, tidak terlepas dari pertanggungjawaban pidana namun juga pertanggungjawaban ia sebagai seorang Diplomat yang terikat pada Konvensi Wina 1961 serta Kode Etik Diplomat. Kata Kunci : Diplomat, Kekebalan dan Keistimewaan, Tindak Pidana Narkotika, Kode Etik Diplomat.